Metaranews.co, Kabupaten Kediri – Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kabupaten Kediri masih belum berjalan maksimal. Kendati pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah sekolah inklusi di beberapa tempat.
Selain terkendala sarana dan prasarana yang belum inklusi, sebagian guru yang ditugaskan sebagai pendamping Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) juga sudah pensiun.
Ada sebanyak 110 instansi pendidikan jenjang SD, dan 26 SMP, yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara sekolah inklusi sejak tahun 2022 lalu. Salah satunya ialah SDN Karangrejo 1 di Kecamatan Ngasem.
Namun fasilitas di SD tersebut belum ramah dengan para ABK.
“Seperti toilet masih sama seperti anak-anak lainnya,” ujar salah satu guru SDN Karangrejo 1, Solekah, Kamis (4/5/2023).
Solekah menuturkan, pihaknya belum bisa mengadakan fasilitas ramah ABK memakai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penggunaan BOS di SDN Karangrejo 1, kata Solekah, mayoritas terpakai untuk menambah Guru Tidak Tetap (GTT).
Menurut Solekah, hingga saat ini ada sebanyak sembilan GTT yang mengajar di SDN Karangrejo 1. Banyaknya GTT di sekolah ini karena kurangnya tenaga pendidikan dari kalangan ASN maupun PPPK.
Sementara di lain sisi, lanjut Solekah, jumlah siswa di SDN Karangrejo 1 tidak sebanding dengan jumlah guru yang berstatus ASN atau PPPK.
“Guru ASN empat, PPPK ada satu, beberapa sudah pensiun seperti guru yang mendapatkan pelatihan sekolah inklusi (guru pendamping),” ungkap guru yang berstatus ASN itu.
Solekah menuturkan, guru yang mendapatkan pelatihan sekolah inklusi di SDN Karangrejo 1 telah pensiun sejak tiga tahun lalu.
Hingga kini, pihak SDN Karangrejo 1 masih belum mendapatkan pengganti guru pendamping.
“Bu Feni tiga tahun lalu (pensiun). Pelatihannya dilakukan sebelum pensiun sekitar lima tahun yang lalu,” tambahnya.
Adapun kini ada dua ABK yang terdaftar sebagai siswa SDN Karangrejo 1. Mereka belajar di ruang kelas yang sama dengan anak lainnya tanpa pendampingan khusus.
“Enggak ada (guru pendamping). Ya satu kelas, satu guru megang satu kelas,” tuturnya.
