Metaranews.co, Kediri – AJI Indonesia bersama AJI Kediri resmi menutup rangkaian workshop peliputan “Administrasi Kependudukan dan Kemiskinan”. Program hasil kerjasama AJI dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia ini ditutup dengan webinar diseminasi. Kegiatan webinar diseminasi bertajuk “Penguatan Administrasi Kependudukan dan Penanggulangan Kemiskinan melalui Jurnalisme di Jawa Timur” ini diselenggarakan secara daring melalui platform ZOOM dan Youtube AJI Indonesia pada Kamis, 3 Februari 2022.
Ada tiga peserta terpilih yang menyampaikan hasil liputannya dalam kegiatan tersebut. Mereka merupakan peserta dengan laporan terbaik, dari total 26 peserta terpilih lainnya yang mengikuti rangkaian program sejak November lalu.
Eben Haezer dari Tribun Jatim Network menjadi peserta pertama yang menyampaikan laporannya. Dalam laporan berjudul ‘Anak Berhadapan dengan Hukum Tanpa Adminduk’, Eben mengupas soal kehidupan anak berhadapan dengan hukum yang
tanpa administrasi kependudukan menghadapi banyak kendala.
Sementara, Wahyu Agung dari kabartrenggalek.com menghadirkan laporan masalah bansos. Dalam laporan berjudul ‘Masalah Pendataan Penerima Bansos’, Agung mengurai persoalan data bansos bermasalah karena banyak warga miskin yang tak terdata dalam administrasi kependudukan.
Sementara itu, Listiawati dari gangkecil.com menghadirkan terobosan Pemerintah Bojonegoro terkait pelayanan administrasi kependudukan. Dalam laporan berjudul ‘Si N’duk Permudah Pengurusan Adminduk’ itu, Listiawati mengulas program digitalisasi administrasi kependudukan Pemerintah Bojonegoro yang bisa diakses hanya dengan jari.
Danu Sukendro Ketua AJI Kediri mengatakan, sebelum webinar diseminasi terdapat rangkaian kegiatan workshop peliputan administrasi kependudukan yang digelar 16-18 November 2022, dilanjutkan pemilihan 5 proposal peliputan terbaik. “Selain tiga karya jurnalistik yang dipresentasikan hari ini, terdapat dua karya jurnalistik yang luar biasa dari Rekian (Radar Kediri) serta Ahmad Hidayatullah (LPM Corong IAIT Tribakti,” kata Danu.
Danu mengapresiasi karya-karya peserta yang luar biasa tersebut. Rata-rata objek yang diangkat dalam karya jurnalistik ini adalah kaum marjinal.“Di sini menunjukkan bahwa jurnalisme harus berpihak pada kaum termarjinal,” kata Danu.
Selain itu, melalui program ini, dia melihat adanya fungsi pers yang berjalan dengan baik. Di mana mereka bisa menyuarakan hal-hal yang tak tersampaikan. Sekaligus menjadi rujukan maupun koreksi untuk sistem pemerintah.
Pers, menurut Danu, menjalankan fungsi sebagaimana amanat UU tentang Pers no.40/1999 yakni to mediate atau menjembatani. “Kita bisa melihat, ada fungsi pers yang berjalan dengan baik. Ada suara-suara yang tak tersuarakan selama ini akhirnya bisa tersampaikan kemudian bisa ditangkap oleh pihak pihak terkait, untuk menjadi rujukan atau koreksi dari sistem yang sudah tertata,” lanjutnya.
Ada sekitar 90 mahasiswa, jurnalis, akademisi serta masyarakat umum yang hadir sebagai peserta.
Selain di Jawa Timur, rangkaian program ini juga digelar di dua wilayah lain, yakni Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.
Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional 2020 memperkirakan, sekitar 3,99 persen dari 272,2 juta penduduk Indonesia belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi latar belakang digelarnya program ini.
Karena dalam situasi tersebut, media massa memiliki tanggung jawab untuk memantau kekuasaan dan memberikan ruang bagi kelompok rentan. Khusus dalam isu ini, media massa berperan mengawasi bagaimana sistem administrasi kependudukan selama ini dijalankan.(E2)