Anggota DPRD Kaltim Subandi Dukung Penuh Program Zero ODOL demi Keselamatan dan Infrastruktur Jalan

DPRD Kaltim
Caption: Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi. Doc: Metaranews.co

Metaranews.co, Kota Samarinda –  Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, menggarisbawahi bahaya yang mengintai dari kendaraan bermuatan berlebih.

Pernyataan itu dilontarkannya saat diwawancarai di Gedung DPRD Kaltim, Selasa (1/7/2025). Ia mengapresiasi pelaksanaan program nasional Zero Over Dimension and Over Loading (Zero ODOL), yang kini memasuki tahap penindakan di provinsi ini.

Bacaan Lainnya

“Kalau kita berdiri di samping truk yang kelebihan muatan, rasanya was-was,” ungkap Subandi.

Program Zero ODOL merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat yang ditargetkan rampung pada tahun 2026.

Di Kaltim, Dinas Perhubungan (Dishub) setempat telah mengatur tahapan pelaksanaan secara sistematis, dimulai dari sosialisasi pada 10-30 Juni 2025, pembinaan 1-13 Juli 2025, hingga operasi penindakan pada 14-27 Juli 2025.

Pelaksana Tugas Kepala Dishub Kaltim, Irhamsyah, menekankan bahwa penegakan aturan ini tak sekadar formalitas.

“Ini menyangkut keselamatan bersama, ketertiban transportasi darat, dan keberlanjutan infrastruktur jalan,” tegasnya.

Irhamsyah menjelaskan bahwa kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih merupakan penyumbang utama kerusakan jalan nasional dan provinsi.

Selain menggerus anggaran pemeliharaan infrastruktur yang mencapai miliaran rupiah tiap tahun, praktik ini juga memperlambat arus logistik dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Sementara anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyoroti dampak langsung terhadap keselamatan pengendara, terutama pengguna sepeda motor yang kerap menjadi korban akibat ketidakseimbangan kendaraan bermuatan berat.

“Kendaraan full kapasitas bukan hanya bahaya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi pengendara lain. Saya sangat mendukung langkah Dishub,” ujar Subandi.

Dishub Kaltim kini tengah gencar melibatkan para pemilik kendaraan, pengusaha logistik, hingga masyarakat umum untuk mematuhi aturan teknis kendaraan.

Sosialisasi dan edukasi terus ditingkatkan guna memastikan semua pihak siap menghadapi penegakan aturan secara menyeluruh.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berharap lewat sinergi antarpemangku kepentingan, pelaksanaan Zero ODOL dapat berjalan efektif dan menjadikan wilayah ini sebagai contoh nasional dalam pengelolaan transportasi darat yang tertib dan berkelanjutan.

Dengan semangat kolektif menuju Zero ODOL, Kaltim menatap masa depan jalan raya yang lebih aman, efisien, dan tahan lama dari kerusakan akibat kendaraan yang melebihi kapasitas. (ADV)

Pos terkait