Metaranews.co, Kota Samarinda – Sorotan tajam kembali dilontarkan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap pemerintah pusat, kali ini soal ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor tambang dan kehutanan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menilai selama ini pusat cenderung menikmati hasil alam Kaltim, namun abai terhadap kerusakan lingkungan yang menjadi warisan kelam eksploitasi sumber daya.
Dalam keterangannya, Sapto mendesak agar pembagian DBH, terutama dari Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dan Pajak Penjualan Hasil Tambang (PHT), diberikan secara lebih adil kepada daerah penghasil.
Ia menegaskan bahwa kerusakan ekologis di Kaltim adalah tanggung jawab bersama, dan tak bisa hanya dibebankan ke daerah.
“Kerusakan lingkungan, ekosistem, dan ekologi sebagian besar terjadi di Kaltim. Tapi sebagian besar pendapatan dari sektor itu justru ditarik ke pusat,” ungkap Sapto di Hotel Mercure Samarinda, Sabtu (19/7/2025).
Sapto menyatakan bahwa perjuangan terhadap keadilan fiskal tidak cukup dilakukan oleh satu pihak.
Menurutnya, eksekutif dan legislatif harus bersatu suara dalam mendorong pemerintah pusat, agar memberikan hak fiskal Kaltim secara proporsional.
Ia mengapresiasi langkah Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang konsisten menyuarakan isu ini di tingkat nasional.
“Kalau hak ini diberikan secara proporsional, tentu APBD Kaltim akan lebih kuat. Kita bisa benahi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan lebih maksimal,” tuturnya.
Selanjutnya, Sapto meminta pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan jalur birokrasi formal, tetapi juga memperkuat diplomasi fiskal secara aktif dan berkelanjutan.
Sebab, tantangan ke depan tidak bisa dihadapi hanya dengan retorika, tetapi memerlukan kebijakan nyata dan keberanian memperjuangkan hak daerah.
Isu ketimpangan DBH bukan hanya menjadi suara dari Kaltim. Beberapa kepala daerah di Kalimantan juga mengangkat hal serupa, karena merasa kontribusi ekonomi mereka belum diimbangi dengan pembagian fiskal yang adil.
Kondisi ini memperkuat desakan agar pemerintah pusat segera melakukan reformasi sistem pembagian DBH.
Sebagai daerah penghasil energi dan sumber daya alam, Kaltim disebut berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional.
Namun, tekanan ekologis yang terjadi tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang diterima, dan hal ini dikhawatirkan dapat memperlambat pembangunan berkelanjutan.
Dorongan politik dari DPRD Kaltim ini diharapkan menjadi katalis agar keadilan fiskal benar-benar terwujud.
Selain memperkuat keuangan daerah, pembagian DBH yang proporsional juga menjadi bentuk pengakuan terhadap pengorbanan ekologis yang telah ditanggung oleh masyarakat daerah. (ADV)
