Metaranews.co, Kota Samarinda – Fraksi Demokrat–PPP menekankan pentingnya penegasan teknis dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam Rapat Paripurna Ke-25 DPRD Kaltim, Senin (21/7/2025), mereka mendesak agar kebijakan pendidikan gratis melalui program “Gratispol” diatur secara rinci dan terukur dalam regulasi yang sedang dibahas.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat–PPP DPRD Kaltim, Husin Djufri, menyatakan bahwa Ranperda ini harus menjawab kegelisahan masyarakat terkait ketidakjelasan program Gratispol, yang mencakup pembiayaan dari jenjang menengah hingga tinggi.
“Gratispol bukan sekadar slogan. Ini harus menjadi skema terstruktur, dari SMA/SMK/SLB hingga pendidikan tinggi baik di dalam maupun luar negeri,” ujar Husin dalam forum resmi di Karang Paci, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Program yang harus diakomodasi dalam Ranperda, kata Husin, antara lain pembiayaan pendidikan menengah sesuai kewenangan, dukungan penuh bagi mahasiswa Kaltim di perguruan tinggi lokal (Diploma, S1, Profesi, S2, Spesialis, S3), serta bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa Kaltim yang menempuh studi di luar provinsi bahkan luar negeri.
Namun, Fraksi Demokrat–PPP DPRD Kaltim mengkritik bahwa hingga kini belum ada penjabaran teknis yang jelas dalam batang tubuh Ranperda mengenai Gratispol Khusus, kerjasama antar lembaga, maupun program afirmasi.
Menurut Husin, ketiadaan detail teknis tersebut berisiko menimbulkan polemik dan ketidakpastian, terutama di masa pergantian kepemimpinan.
Ia menegaskan bahwa regulasi pendidikan harus mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan jangka panjang bagi generasi muda Kaltim.
“Kami tidak ingin program sebesar ini hanya menjadi kebijakan populis jangka pendek. Harus ada fondasi hukum yang kokoh dan jelas agar tetap berlanjut lintas pemerintahan,” tegasnya.
Selanjutnya, Fraksi Demokrat–PPP DPRD Kaltim meminta agar Panitia Khusus pembahasan Ranperda segera menambahkan pasal-pasal teknis yang dapat menjamin efektivitas dan keadilan pelaksanaan Gratispol. (ADV)
