Metaranews.co, Samarinda – Pembangunan sekolah tidak bisa berdiri sendiri di atas kemauan satu pihak. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, dalam pernyataannya Rabu (18/6/2025), bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sekolah baru di wilayah Kaltim harus dijalankan melalui sinergi yang erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Keberhasilan pembangunan sekolah sangat bergantung pada kerjasama yang harmonis antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama terkait penyediaan lahan dan dukungan anggaran,” ujar Sarkowi.
Ia menjelaskan bahwa sesuai skema yang berlaku, Pemerintah Provinsi Kaltim bertanggung jawab dalam pembangunan gedung sekolah, sementara pemerintah kabupaten/kota diharapkan berkontribusi dengan menghibahkan lahan.
“Harapannya, provinsi membangun gedungnya, sedangkan kabupaten atau kota yang menghibahkan tanah. Ini kerja sama yang harus dijalankan,” jelasnya.
Sarkowi menekankan bahwa secara administratif, provinsi tidak memiliki wilayah langsung, sehingga ketersediaan lahan sangat bergantung pada kesiapan daerah kabupaten/kota. Ia menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi anggaran dan perencanaan agar pembangunan tidak terhambat oleh persoalan teknis dan administratif.
Sebagai contoh, ia mengungkap rencana pembangunan sekolah di Tenggarong yang semula dirancang di kawasan Mangkurawang, namun terpaksa dialihkan ke Loa Tebu karena kendala lahan.
“Tadinya kita mau bangun di Mangkurawang, tapi tanahnya tidak tersedia, sekarang pindah ke Loa Tebu. Mudah-mudahan anak-anak dari Muara Kaman, Sebulu, yang dekat dengan Tenggarong, bisa sekolah di Loa Tebu,” ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan sekolah harus melalui proses evaluasi terhadap beberapa parameter penting, seperti jumlah calon siswa, kelayakan lokasi, sarana pendukung, serta persetujuan perizinan yang sesuai aturan.
“Peluang membangun sekolah harus memenuhi persyaratan seperti potensi siswa dan sarana prasarana. Kalau tidak terpenuhi, izin pembangunan tidak akan ke luar,” katanya.
Ia menegaskan bahwa target pemerataan pendidikan di Kaltim hanya dapat dicapai jika seluruh pemangku kepentingan bersinergi dan memiliki komitmen yang sama terhadap pengembangan sektor pendidikan.
“Kalau tidak ada sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota, akan sulit merealisasikan pembangunan sekolah sesuai kebutuhan,” tutup Sarkowi. (ADV)
