Metaranews.co, Kabupaten Sidoarjo – Menindaklanjuti rencana perbaikan Jembatan Semampir, Satlantas Polres Kediri Kota menghadiri rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung BBPJN Jatim-Bali, Jalan Raya Waru No 20, Sidoarjo, Rabu (27/8/2025).
Rapat ini melibatkan perwakilan Ditlantas Polda Jatim, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Dishub Kota dan Kabupaten Kediri, UPT Terminal Tamanan, serta pihak penyedia jasa proyek.
Dalam hasil pembahasan, disepakati bahwa penutupan Jembatan Semampir akan berlangsung mulai 15 September hingga 13 November 2025.
Selama penutupan, arus lalu lintas dialihkan melalui tiga jembatan alternatif, yaitu Jembatan Bandar Ngalim, Jembatan Brawijaya, dan Jembatan Jong Biru.
Kanit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota, Ipda Arifin Priyo Ananto, menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman penutupan sebelumnya, arus lalu lintas tetap dapat terkendali.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya pemasangan rambu jalan alternatif yang jelas, serta sosialisasi kepada masyarakat jauh sebelum penutupan dilakukan.
“Rambu-rambu harus dibuat dengan ukuran yang memadai agar mudah terlihat, dan sosialisasi perlu dilakukan agar masyarakat tidak kaget dengan perubahan arus,” ujar Arifin.
Selain itu, rapat juga menekankan bahwa aktivitas perbaikan jembatan tidak boleh mengganggu perekonomian masyarakat sekitar.
Jalur alternatif dari arah Surabaya menuju Tulungagung akan diarahkan melalui Jalan Diponegoro – Stadion Brawijaya – Terminal Lama – Simpang 4 Bence – Simpang 3 Jetis, sebelum kembali menuju Tulungagung.
Untuk memastikan kesiapan teknis, seluruh instansi terkait dijadwalkan melaksanakan survei lapangan bersama di Jembatan Semampir pada Kamis (28/8/2025) sekitar pukul 09.00 WIB, dengan titik kumpul di Pos 12-0 Semampir Kota Kediri.
Kasat Lantas Polres Kediri Kota, AKP Afandy Dwi Takdir, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung kelancaran lalu lintas selama masa penutupan berlangsung.
“Kami akan maksimalkan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Prinsipnya, keselamatan dan kelancaran masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” jelas Afandy.
