Metaranews.co, Kabupaten Jombang – Isu pengadaan motor baru untuk kepala desa di Kabupaten Jombang akhirnya dijelaskan Pemkab.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang, Agus Purnomo, menegaskan bahwa pembelian motor bukanlah kewajiban, melainkan hanya salah satu menu pilihan dalam program ‘Desa Mantra’.
Program ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Jombang memperkuat pelayanan publik di tingkat desa, di tengah kebijakan efisiensi akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
“Dalam Rp800 juta itu ada berbagai program, termasuk honor RT, kegiatan dasawisma, bantuan untuk takmir masjid dan musala, hingga kendaraan operasional desa. Jadi bukan hanya untuk motor, tapi banyak pilihan,” jelas Agus di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (30/10/2025).
Agus menyebut, dana sebesar Rp800 juta hingga Rp1 miliar per tahun untuk setiap desa dapat digunakan sesuai kebutuhan masing-masing.
Jika kendaraan dinas desa sudah tidak layak, maka bisa diganti, tapi keputusan tetap melalui musyawarah desa.
“Semua kita serahkan ke desa. Kalau kendaraan dinasnya sudah tua, bisa diganti. Tapi ini fleksibel, tergantung kebutuhan,” tegasnya.
Meski Pemkab Jombang menghadapi penurunan TKD sekitar Rp100,2 miliar dalam rancangan APBN 2026, program ‘Desa Mantra’ tetap berjalan dengan beragam pilihan kegiatan prioritas.
Di antaranya honor RT dan RW, bantuan kegiatan RT dan dasawisma, pengadaan gabah untuk lumbung pangan desa, pupuk organik dan bokashi, pelatihan wirausaha baru (WUB), dana talangan petani untuk BUMDes, pembangunan jalan desa, kendaraan operasional pemdes.
Agus menegaskan, program ini bukan sekadar bagi-bagi motor, melainkan bentuk pemberdayaan desa.
“Intinya ini bukan program motorisasi desa, tapi pemberdayaan. Desa bebas menentukan pilihan sesuai prioritasnya,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat resmi memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026, termasuk untuk Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Nilai pemangkasan mencapai sekitar Rp100,2 miliar, yang dipastikan berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan daerah.
Namun, di tengah kebijakan efisiensi tersebut, Pemkab Jombang justru merencanakan pengadaan motor dinas baru bagi seluruh kepala desa. Rencana ini akan dimasukkan dalam program Desa Mantra dan dianggarkan melalui APBD Jombang 2026.
