Metaranews.co, Kabupaten Kediri – Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, menerima banyak keluhan terkait jalan rusak dan banjir saat musim penghujan.
Keluhan tersebut disampaikan warga ketika anggota DPRD Jatim dari Partai NasDem itu menggelar reses di Balai Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Minggu (23/11/2025) kemarin.
Muhajir, warga Desa Gedangsewu, mengeluhkan kondisi drainase di Jalan Husni Thamrin.
Meski jalannya sudah bagus, air kerap meluap ketika hujan turun, sehingga mengganggu pengguna jalan. Menurutnya, hal itu terjadi karena saluran drainase di sepanjang jalan tersebut terlalu kecil dan tidak mampu menampung debit air.
“Jalan di Husni Tamrin sudah bagus, namun saat hujan air meluap ke jalan karena drainase minim, ini menggangu tolong dicarikan solusinya,” keluh Muhajir.
Keluhan serupa disampaikan Totok Bhudiharto, warga Desa Gedangsewu lainnya.
Totok mengeluhkan banjir yang selalu terjadi di simpang empat Jalan Nusa Dua, Kecamatan Pare. Menurut Totok, permasalahan ini sudah berulang kali disampaikan kepada pihak berwenang, tetapi belum mendapat respons yang memadai.
“Pak tolong jalan di Nusa Dua setiap hujan pasti banjir, hal ini sudah sering disampaikan kepada yang berwenang, beluma ada solusi,” ujarnya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, politisi Partai NasDem tersebut menyampaikan bahwa persoalan jalan memang banyak dikeluhkan masyarakat, saat dirinya melakukan penyerapan aspirasi di wilayah Kabupaten Kediri.
Mas Pipin, sapaan karib Khusnul Arif, menjelaskan bahwa status jalan berbeda-beda, ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga desa.
Sementara itu, sebagian besar jalan yang dikeluhkan warga bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
“Kalau saya lihat, jalan-jalan yang dikeluhkan bukan jalan yang diampu oleh provinsi. Kalau jalan di kabupaten sepanjang hampir 70 kilometer, lebih tepatnya 69 koma sekian kilometer, titik-titik yang dikeluhkan bukan di situ,” tuturnya.
“Namun nanti akan diteruskan kepada dinas terkait di kabupeten, dan juga di Balai Besar Jalan Nasional(BBPJN Jawa Timur-Bali). Kalau betul jalan tersebut berada di wilayah jalan kabupaten atau jalan nasional,” lanjut Mas Pipin.
Mas Pipin menambahkan bahwa legislatif dan eksekutif di Jawa Timur memiliki program Quick Response. Program ini memberikan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi jalan dengan penanganan cepat, yakni dalam kurun waktu 24 jam.
“Kami mempunyai program “Quick respon”, harapanya satu kali 24 jam bila ada laporan jalan rusak, seperti jalan berlubang, bergelombang diselesaikan dalam waktu 1 kali 24 jam,” jelasnya.
“Kami akan mengawal itu, sehingga terkonfirmasi, terinformasi, sehingga ada perbaikan dari Dinas Bina Marga,” tambahnya.
Jalan provinsi di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri memiliki panjang sekitar 80 kilometer. Saat ini, Provinsi Jawa Timur tengah melakukan perbaikan berkala menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Di Kabupaten Kediri, perbaikan dilakukan di Kecamatan Ringinrejo, tepatnya di Desa Selodono, Ringinrejo, Sambi, dan Jemekan. Sementara di Kota Kediri, perbaikan berkala dilaksanakan di Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Kota.
“Harapanya jalan tersebut semakin maksimal jelang Nataru,” harapnya.
Selain masalah jalan, warga juga mengeluhkan kondisi saluran irigasi sawah yang sering mengalami kekeringan.
Air sumur dinilai tidak mampu mencukupi kebutuhan pengairan ketika musim kemarau, terlebih saat ada perbaikan sumber daya air di Desa Brumbung, Kecamatan Kepung.
Berkaitan dengan hal tersebut, Mas Pipin menyampaikan bahwa pada level PU SDA, Daerah Irigasi Provinsi Jawa Timur mengampu pengairan sawah seluas 1.000–3.000 hektare.
Sementara itu, luas irigasi di atas 3.000 hektare menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan 1–1.000 hektare menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
“Dari provinsi kita coba akan optimalkan secepatnya. Jadi ada daerah irigasi provinsi, ada yang kemudian wewenangnya Balai Besar Sungai Brantas, ada juga wewenang Kabupaten (Kediri),” paparnya.
“Yang sudah berjalan di 2025 ini ada delapan titik perbaiakan dan pembanguan irigasi di Kota maupun di Kabupaten Kediri,” terangnya.
Perbaikan dan pembangunan tersebut menggunakan anggaran APBD 2025, termasuk irigasi di Kecamatan Badas.
Komisi D DPRD Jatim berkomitmen menyelesaikan pembangunan dan perbaikan irigasi sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.
“Ada delapan titik pembangunan maupun perbaikan irigasi kami akan terus berupaya, karena ini mendung program ketahanan pangan Presiden, maka bagian support sistemnya bagaimana irigasi persawahan itu bagus. Maka kita kawal usulan dari warga Kecamatan Kepung tadi,” tegasnya.
Perbaikan dan pembangunan irigasi tersebut ditargetkan selesai sebelum akhir tahun 2025.
Delapan titik itu berada di Kecamatan Kunjang, Purwoasri, Wates, Campurejo, dan Banyakan, yang diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
