Metaranews.co, Kota Kediri – Rapat Konsultasi Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Mustasyar PBNU yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Kamis (25/12/2025), secara mufakat memutuskan bahwa Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan diselenggarakan dalam waktu sesegera mungkin.
Keputusan tersebut diambil sebagai langkah strategis untuk mengakhiri konflik internal yang belakangan terjadi di tubuh PBNU, serta menjaga keutuhan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama.
Juru Bicara Pondok Pesantren Lirboyo, Abdul Muid Shohib, mengatakan rapat konsultasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral para ulama dan sesepuh NU terhadap kondisi organisasi.
“Forum ini dilandasi keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik yang terjadi di PBNU. Para ulama sepakat bahwa Muktamar menjadi jalan konstitusional dan bermartabat untuk menjaga kemaslahatan NU,” ujar Abdul Muid Shohib dalam keterangan tertulisnya.
Rapat Konsultasi Syuriyah tersebut dihadiri langsung oleh Rais ‘Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar,; Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf; jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah, serta para Mustasyar PBNU.
Sejumlah tokoh senior NU turut hadir, di antaranya KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, KH Abdullah Ubab Maimoen, dan KH Machasin.
Gus Muid, sapaan karib Abdul Muid Shohib, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan kelanjutan dari serangkaian musyawarah para ulama yang sebelumnya digelar di sejumlah pesantren, seperti Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, hingga Musyawarah Kubro di Lirboyo pada 21 Desember 2025 yang dihadiri pengurus wilayah dan pengurus cabang NU se-Indonesia.
“Berbagai masukan dan tawshiyah para sesepuh NU sudah disampaikan, baik melalui forum resmi maupun secara personal. Namun karena konflik belum juga mereda, maka Muktamar dipandang sebagai solusi terbaik,” jelasnya.
Dalam keputusan rapat tersebut, Muktamar ke-35 NU akan diselenggarakan oleh Rais ‘Aam PBNU dan Ketua Umum PBNU dengan melibatkan para Mustasyar, sesepuh, serta pengasuh pesantren, termasuk dalam penentuan waktu, tempat, dan kepanitiaan.
“Keputusan ini diharapkan menjadi ikhtiar islah demi persatuan NU, dan keberlanjutan peran NU bagi umat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.
