Metaranews.co, Kota Kediri – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Anwar Iskandar, meminta pemerintah menerapkan kebijakan perpajakan yang berkeadilan di tengah tekanan ekonomi nasional yang kian menguat.
Ia menegaskan, kebijakan pajak tidak boleh justru menambah beban hidup masyarakat kecil yang kondisi ekonominya lemah.
Menurut Anwar, pajak seharusnya dipungut secara proporsional, dan diarahkan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih kuat.
Kebijakan yang tidak tepat sasaran, kata dia, berpotensi memperlebar ketimpangan sosial.
“Pajak harus berkeadilan. Jangan masyarakat kecil yang ekonominya lemah justru dibebani pajak, yang kuat secara ekonomi itulah yang seharusnya memikul beban pajak,” ujar pria yang akrab disapa Gus War tersebut di Pondok Pesantren Al-Amin, Kota Kediri, Kamis (22/1/2026).
Gus War menyoroti masih adanya praktik penarikan pajak terhadap pedagang kecil dan masyarakat berpenghasilan harian di sejumlah daerah.
Ia menilai praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan perlu segera dievaluasi oleh pemerintah.
“Jika rakyat kecil yang penghasilannya pas-pasan masih ditarik pajak, itu jelas tidak adil,” katanya.
Selain dari sisi keadilan sosial, Gus War menegaskan praktik tersebut juga tidak dibenarkan dalam pandangan agama Islam.
Menurutnya, pengambilan pajak dari masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan agama.
“Dalam pandangan agama, pengambilan uang dari kondisi seperti itu tidak dibenarkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Gus War juga mengingatkan pemerintah agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat.
Menurut dia, kondisi tersebut membutuhkan sinergi kuat antarlembaga, terutama di tingkat pusat, agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
