Metaranews.co, Kabupaten Jombang – Kekosongan tiga posisi kepala dinas di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan.
Pengamat kebijakan publik, Dr Solikin Rusli, menilai rangkaian mutasi pejabat yang terus dilakukan Pemkab Jombang belum menyentuh akar persoalan perbaikan kualitas birokrasi.
Hingga kini, tiga jabatan strategis masih belum terisi yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Solikin mengatakan bahwa kekosongan tersebut menunjukkan bahwa mutasi yang dilakukan pemerintah daerah belum efektif. Ia menilai perpindahan pejabat yang selama ini dilakukan hanya bersifat seremonial.
“Mutasi ini tidak ada yang baru, tidak ada perubahan, jadi mutasi hanya memindahkan satu tempat ke tempat yang lain,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).
Ia juga menyoroti promosi jabatan yang dinilai tidak menunjukkan peningkatan kualitas SDM.
“Lagian ada yang dipromosikan juga saya pikir bukan personel yang menonjol dalam bekerja,” tambahnya.
Lebih jauh, Solikin menyinggung adanya dugaan praktik non-kinerja dalam proses rotasi jabatan.
“Terdengar suara juga sana sini yang secara hukum sulit dibuktikan, tapi angin itu berseliweran kemana mana. Jadi mutasi tidak murni karena kinerja, tapi lebih karena loyalitas yang dianggap Bupati lama dan transaksional,” tegasnya.
Menurutnya, sejumlah posisi krusial yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat justru dibiarkan kosong.
“Ada banyak pos-pos OPD yang krusial berhadapan dengan pelayanan langsung masyarakat tapi tidak terisi, apa sih sulitnya orangnya ya itu itu saja mau diseleksi model apa ya itu-itu aja,” katanya.
Solikin menambahkan, bahwa dua kali mutasi pejabat yang sudah dilakukan belum mampu memperbaiki kualitas birokrasi.
“Jadi menurut saya mutasi yang dilakukan dua kali tapi belum tersentuh saya pikir belum ketemu orangnya, tapi lebih karena belum ketemu kata sepakat. Atau ibarat jualan belum ada yang beli,” jelasnya.
Ia juga menyoroti proses seleksi jabatan yang dianggap tidak transparan.
“Seleksi katanya terbuka, tapi nilainya kan tertutup,” selorohnya.
Bahkan, Solikin menyebut adanya kabar bahwa seorang ASN enggan mengikuti kompetisi jabatan karena pesimis terhadap prosesnya.
“Lalu ada desas-desus salah satu personel yang harusnya waktunya naik tapi tidak ikut kompetisi, karena sudah pesimis dengan cara cara yang ditempuh dan tidak bisa nembus tanpa melakukan sesuatu jadi dia nggak ikut kompetisi itu,” ungkapnya.
Solikin menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius Bupati dan DPRD Jombang.
“Ini yang perlu jadi catatan bupati, DPRD bahwa mutasi untuk memilih orang kompeten itu jargon aja,” tuturnya.
Selanjutnya, Solikin menegaskan bahwa kekosongan tiga kepala OPD mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah daerah.
“3 OPD yang kosong itu, apa sih sulitnya misalnya sekarang dimutasi dan menemukan orang yang tepat, toh mutasi itu tidak ada batasan antara mutasi satu dengan yang lain, ngapain dibiarkan kosong,” tandasnya.
“Dengan dibiarkan kosong, menurut saya adalah bentuk ketidakpedulian bupati terhadap masyarakat lebih kepada kepentingan politisinya sendiri. Karena tiga OPD kosong itu sangat penting dan bersentuhan dengan masyarakat langsung,” pungkasnya.
Sebelumnya, roda mutasi pejabat di Pemkab Jombang masih terus berjalan. Setelah melantik 66 pejabat pekan ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang memastikan bahwa mutasi tahap ketiga akan segera digelar.
Kepala BKPSDM Jombang, Anwar, mengatakan tahap ketiga mutasi sedang dalam proses administrasi dan koordinasi lintas perangkat daerah. Menurutnya, pelaksanaan kemungkinan digelar pada akhir 2025 atau awal 2026.
“Mutasi tahap ketiga sedang kita proses, tapi pelaksanaannya masih menunggu instruksi dari Abah Bupati. Kemungkinan bisa dilaksanakan di akhir tahun ini atau awal tahun depan,” ujar Anwar, Jumat (7/11/2025).
Anwar menjelaskan bahwa penjadwalan mutasi dilakukan bertahap agar penataan birokrasi lebih efektif. Tahap sebelumnya telah mencakup pejabat hasil job fit serta pejabat dari shelter dalam satu agenda pelantikan di Pendopo Kabupaten Jombang.
“Yang tadi dilantik itu gabungan dua kategori, job fit dan selter. Semua prosesnya sudah sesuai aturan dan kualifikasinya lengkap,” tambah Anwar.
