Metaranews.co, Kota Samarinda – “Pendidikan tak harus mahal, yang penting menyentuh kebutuhan rakyat.”
Kalimat tersebut menjadi benang merah dalam pertemuan Yuli Wulandari, pendiri Al Haqie Edu Kukar, dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur, Selasa (17/6/2025).
Dalam forum Hari Aspirasi, Yuli datang membawa harapan besar bagi penguatan pendidikan non-formal Qur’ani di wilayah Kutai Kartanegara.
Yuli memaparkan bahwa Al Haqie Edu telah aktif menyelenggarakan program bimbingan baca tulis Al-Qur’an serta pelajaran umum untuk siswa dari TK hingga SMA.
Lembaga ini menjangkau tiga kecamatan di Kukar, Tenggarong, Tenggarong Seberang, dan Loa Kulu. Saat ini, sebanyak 27 pemuda telah disiapkan untuk menjadi tenaga pengajar dan disebar ke desa-desa.
“Kami berharap Fraksi PKS bisa mendukung pemuda-pemudi Kukar agar program pendidikan lebih maju dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Yuli.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan inisiatif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar seperti Etam Mengaji dan Satu Desa Satu Hafidz.
Bahkan, Yuli berencana membawa Al Haqie Edu ke tingkat lebih tinggi dengan mengikuti ajang Pemuda Pelopor Dispora Kaltim.
“InsyaAllah saya akan membawa Al Haqie Edu ke ajang Pemuda Pelopor Dispora Kaltim, karena sejalan dengan program Pemkab Kukar seperti Etam Mengaji dan Satu Desa Satu Hafidz,” tambahnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif tersebut.
Menurutnya, model pendidikan seperti yang dijalankan Al Haqie Edu adalah solusi efektif bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan pendidikan formal berkualitas.
“Mbak Yuli ini punya gagasan bahwa kualitas pendidikan tidak harus dari sekolah mahal. Beliau memanfaatkan pembelajaran luar sekolah seperti bimbel, yang terbukti efektif mencerdaskan anak di luar jam belajar,” kata Firnadi.
Firnadi menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki program pendukung seperti GratisPol dan JosPol, yang memungkinkan komunitas seperti Al Haqie Edu memperoleh bantuan asal persyaratan administrasi dipenuhi.
“Pemerintah daerah dapat menyalurkan bantuan melalui APBD. Tinggal masyarakat menyiapkan persyaratannya agar bisa mengaksesnya,” tegasnya.
Dengan sinergi antara masyarakat, komunitas pendidikan, dan pemerintah daerah, penguatan pendidikan non-formal berbasis nilai keislaman di Kukar diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan dampak nyata bagi generasi muda. (ADV)
