Metaranews.co, Kota Samarinda – “Jika awalnya saja sudah salah karena transaksi, jangan harap hasilnya membawa kebaikan bagi rakyat.”
Kalimat tegas itu dilontarkan Agusriansyah Ridwan, anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), saat berdialog dengan mahasiswa asal Kaliorang di ruang Fraksi PKS, Senin (7/7/2025).
Dalam suasana audiensi yang sarat refleksi, ia menyerukan perlunya menghapus budaya politik transaksional yang mengakar dalam sistem demokrasi Indonesia.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi Agusriansyah untuk menegaskan bahwa integritas dan kompetensi harus menjadi syarat utama dalam memilih pemimpin, bukan uang.
Agusriansyah menilai, praktik politik uang adalah racun demokrasi yang merusak kualitas kepemimpinan di berbagai daerah, termasuk di Kaltim.
Menurutnya, hanya dengan seleksi kepemimpinan yang lahir dari nilai dan kualitas, masyarakat bisa berharap pada perubahan yang nyata.
“Harapan kita, pola pemilihan berbasis transaksi tidak terjadi lagi. Kita ingin seleksi kepemimpinan yang lahir dari kualitas, bukan uang, agar yang terpilih benar-benar punya kapasitas dan kapabilitas dalam memimpin,” ujarnya.
Pria yang kini duduk di Komisi IV DPRD Kaltim ini menekankan bahwa pejabat publik harus mampu merepresentasikan aspirasi masyarakat secara jujur dan adil.
Ia menyebut, pemimpin ideal adalah mereka yang memahami tupoksi secara mendalam dan mampu membawa nilai moral dalam setiap keputusan politik.
Selanjutnya, Agusriansyah juga mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya demokrasi.
Dalam pandangannya, integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, melainkan bagian dari sistem politik yang harus dibangun secara kolektif dan bersih dari pengaruh pragmatisme sesaat.
Kekhawatiran terhadap praktik politik uang yang masih menguat menjelang pemilu mendatang turut mewarnai pernyataannya.
Agusriansyah menilai, budaya transaksional dalam politik bukan hanya merusak proses pemilihan, tetapi juga menjadi penyebab rendahnya kualitas kebijakan publik yang dihasilkan.
Dengan semakin dekatnya kontestasi politik, ia berharap masyarakat bisa lebih bijak dan berani menolak segala bentuk politik uang sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk menciptakan sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
Pemikiran Agusriansyah ini menjadi cerminan keresahan publik sekaligus ajakan bagi semua pihak untuk memperbaiki fondasi demokrasi dari hulu ke hilir, agar lahir pemimpin yang benar-benar membawa perubahan dan kebermanfaatan bagi rakyat. (ADV)
