Metaranews.co, Kota Samarinda – Harapan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan biaya haji agar lebih murah dibanding Malaysia disambut antusias oleh Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti.
Damayanti menyebut langkah tersebut sebagai bukti nyata kepedulian negara terhadap umat, dan perbaikan struktural yang telah lama dinantikan.
Ia sangat mengapresiasi rencana pemerintah pusat menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), serta membangun perkampungan haji di Mekkah untuk menekan ongkos akomodasi.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim ini menilai langkah tersebut penting dalam merespons keluhan publik terkait biaya tinggi dan layanan yang belum sepadan.
“Tentu kami wakil rakyat menyambut baik keinginan presiden,” ucap Damayanti, Senin (12/5/2025), menyiratkan harapan besar terhadap evaluasi total sistem penyelenggaraan haji, khususnya terhadap kinerja Badan Pengelola Haji (BP Haji) yang kini tengah dibentuk.
Selanjutnya, Damayanti menyoroti bahwa selama ini masyarakat terlalu sering mengeluhkan biaya tinggi, antrean panjang, dan fasilitas yang tidak sesuai janji.
Dengan biaya haji tahun 2025 mencapai Rp 89,41 juta, jemaah harus menanggung Rp 55,43 juta secara langsung, jauh lebih mahal dibanding Malaysia yang hanya menetapkan Rp 36,3 juta untuk kalangan berpenghasilan rendah.
“Banyak masyarakat yang sudah menabung sejak lama, tapi saat berangkat mereka kecewa karena fasilitas yang dijanjikan tidak sesuai harapan. Ini jelas sangat disayangkan. Maka, pembentukan BP Haji ini diharapkan bisa membawa perbaikan besar,” tuturnya.
Damayanti juga menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.
Menurutnya, BP Haji harus hadir sebagai institusi yang tak hanya mengelola dana secara profesional, tetapi juga memberi layanan terbaik yang berpihak pada kenyamanan dan keamanan jemaah.
“Kita ingin jemaah merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik. Jangan sampai ibadah yang seharusnya menjadi momen sakral justru tercoreng karena masalah teknis dan manajerial,” tambahnya.
Sebagai anggota legislatif yang membidangi kesejahteraan masyarakat, Damayanti juga menegaskan komitmennya untuk mendorong kehadiran BP Haji di daerah-daerah.
Ia menekankan bahwa pelayanan yang menyentuh langsung umat adalah esensi utama reformasi penyelenggaraan ibadah haji.
“Ini bukan hanya soal sistem, tapi soal keadilan dan pelayanan terhadap rakyat. Haji bukan sekadar perjalanan, tapi ibadah yang harus disiapkan dengan baik, termasuk dari sisi penyelenggaraannya,” pungkasnya. (ADV).
