Metaranews.co, Kota Samarinda – “Wisuda itu momen bahagia, bukan beban finansial”.
Ucapan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menyikapi maraknya keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan wisuda di tingkat SD hingga SMA yang dinilai berlebihan dan mahal.
Dalam keterangannya pada Rabu (28/5/2025) lalu, Sarkowi menegaskan bahwa pelaksanaan wisuda seharusnya tidak menjadi beban ekonomi bagi orang tua murid.
Ia mendorong agar pemerintah segera menyusun regulasi teknis, seperti Peraturan Gubernur (Pergub), untuk mengatur pelaksanaan wisuda sekolah secara lebih bijak dan adil.
“Prinsipnya jangan sampai program wisuda itu membebani pembiayaan orang tua. Kan tidak semua orang tua mampu,” tegasnya.
Sarkowi mengungkapkan bahwa banyak orang tua yang merasa keberatan dengan biaya wisuda, tetapi enggan menyuarakan penolakan karena takut dianggap tidak mendukung anak atau sekolah.
Hal ini bisa menciptakan tekanan sosial hingga memicu orang tua terpaksa berutang demi membiayai acara tersebut.
“Sekarang ini kalau tidak ada imbauan seperti itu, dikhawatirkan tetap dilaksanakan dan para orang tua anggap setuju. Padahal bisa saja mereka keberatan tapi tidak enak, bahkan sampai cari utang demi wisuda anaknya,” ujarnya.
Oleh karenanya, Sarkowi menyarankan agar acara wisuda tetap bisa digelar secara sederhana, namun tetap bermakna.
Salah satu alternatifnya adalah memanfaatkan aula atau halaman sekolah ketimbang menyewa tempat mewah seperti hotel.
Ia juga menyoroti isi acara wisuda yang sering kali tidak mencerminkan nilai pendidikan. Beberapa wisuda, katanya, bahkan menampilkan musik keras dan aksi joget yang tak pantas, termasuk dari guru, yang kemudian viral di media sosial.
“Sekarang banyak juga yang bukan di hotel, tapi di lapangan terbuka, membunyikan musik keras, bahkan joget-joget yang tidak menunjukkan sebagai insan pelajar. Fatalnya kadang gurunya juga ikut,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Sarkowi merekomendasikan agar pemerintah daerah segera menyusun Pergub tentang pelaksanaan wisuda di sekolah, agar ada rambu-rambu yang jelas dan pelaksanaannya tidak menyimpang dari nilai pendidikan.
“Saya menyarankan supaya ada Pergub yang mengatur itu. Supaya ada rambu-rambunya, meskipun diperbolehkan, asal tidak memberatkan,” ujarnya.
Selanjutnya, Sarkowi menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara sekolah dan komite dalam menyusun rencana kegiatan perpisahan atau wisuda.
“Silakan dirancang termasuk pembiayaannya, tapi kuncinya adalah kesepakatan bersama dan jangan sampai ada unsur paksaan,” tutupnya. (ADV)
