Metaranews.co, Kota Kediri – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, KH An’im Falachuddin Mahrus, menyampaikan sejumlah perhatian penting terkait aspek syariah dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf.
Dalam kesempatan tersebut, Gus An’im juga menyoroti kesiapan infrastruktur embarkasi haji, khususnya di Jawa Timur.
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah belum dapat digunakannya Embarkasi Bandara Dhoho Kediri pada musim haji 2026, meski proses survei telah dilakukan sebagaimana embarkasi lainnya.
“Embarkasi Yogya sudah disurvei, embarkasi Kediri juga sudah disurvei. Tapi kenapa Kediri kok belum bisa dipakai untuk embarkasi 2026?” tanya Gus An’im, sapaan karib KH An’im Falachuddin Mahrus.
Hal itu disampaikan kembali oleh Gus An’im kepada wartawan di Kediri, Rabu (19/11/2025).
Gus An’im menegaskan bahwa Komisi VIII mendorong agar Embarkasi Bandara Dhoho Kediri dapat resmi beroperasi pada tahun 2027, mengingat kebutuhan layanan haji di Jawa Timur semakin meningkat serta tingginya tingkat kesibukan di Bandara Juanda.
“Harapan kami Bandara Dhoho Kediri ini bisa dipakai untuk embarkasi 2027. Untuk itu kami mohon arahan bagaimana supaya embarkasi Dhoho ini benar-benar bisa digunakan,” ujarnya.
Menurut Gus An’im, keberadaan embarkasi baru di Kediri akan sangat membantu distribusi jemaah sekaligus memperlancar layanan haji, terutama karena beban Bandara Juanda semakin berat dari tahun ke tahun.
“Bandara Juanda itu tidak kalah sibuknya dengan bandara di Jawa Tengah. Karena itu, keberadaan embarkasi di Kediri menjadi kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Dorongan Gus An’im menunjukkan komitmen kuat Komisi VIII DPR RI untuk memastikan penyelenggaraan haji yang lebih nyaman, efisien, dan sesuai syariah bagi jemaah, khususnya di Jawa Timur.
