Metaranews.co, Kabupaten Jombang – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2026 mencatat defisit sebesar Rp109,56 miliar.
Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 serta pinjaman daerah, sehingga struktur APBD tetap berada dalam kondisi berimbang.
Berdasarkan data yang diterima, pendapatan daerah Jombang tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp2,49 triliun.
Porsi terbesar masih berasal dari pendapatan transfer senilai Rp1,73 triliun atau sekitar 69,5 persen, terdiri atas transfer pemerintah pusat Rp1,59 triliun dan transfer antar daerah Rp131,49 miliar.
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp760,65 miliar.
Kontribusinya berasal dari pajak daerah Rp314,04 miliar, retribusi Rp428,04 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp10,24 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp8,32 miliar.
Di sisi belanja, Pemkab Jombang mengalokasikan Rp2,6 triliun. Belanja operasi mendominasi dengan Rp1,8 triliun, disusul belanja transfer Rp626,89 miliar, belanja modal Rp150,06 miliar, dan belanja tidak terduga Rp18,19 miliar.
Bupati Jombang, Warsubi, menegaskan arah kebijakan fiskal tahun 2026 berfokus pada prinsip spending better dengan meningkatkan kualitas belanja.
“Penganggaran disusun berbasis kinerja dengan prinsip money follows program agar setiap belanja memberi manfaat nyata,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).
Ia menyebut prioritas belanja diarahkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program strategis daerah.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan daerah tahun 2026 diproyeksikan Rp129,69 miliar.
Angka ini terdiri dari SiLPA 2025 sebesar Rp109,69 miliar serta pinjaman jangka pendek RSUD Jombang Rp20 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp20 miliar untuk pembayaran pokok utang RSUD.
Dengan demikian, pembiayaan netto Rp109,56 miliar digunakan untuk menutup defisit APBD.
“Secara struktur, APBD Jombang 2026 tetap berada dalam posisi berimbang meskipun mengalami defisit awal. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan tinggi pada transfer pusat sekaligus menuntut optimalisasi PAD guna memperkuat kapasitas fiskal daerah ke depan,” pungkasnya.
