Metaranews.co, Kabupaten Kediri – Kelangsungan Bandara Dhoho Kediri menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri, khususnya Fraksi Partai NasDem.
Pasalnya, bandara yang baru diresmikan ini belum melayani penerbangan secara reguler, memunculkan kekhawatiran akan statusnya sebagai “bangunan mati”.
Kekhawatiran ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (10/6/2025) malam, yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Anggota DPRD Kabupaten Kediri dari Fraksi Partai NasDem, M Alfian Ihwalul Rizqiya, menegaskan keseriusan Fraksi NasDem dalam menanggapi potensi terbengkalainya Bandara Dhoho yang seharusnya menjadi ikon daerah.
“Kami dari Fraksi NasDem mendorong peningkatan plafon anggaran sektor pariwisata, serta promosi untuk menarik investor,” ujarnya, Kamis (12/6/2025).
Alfian menjelaskan bahwa peningkatan anggaran pariwisata dan promosi adalah upaya ekstra yang memiliki efek berganda.
Langkah ini krusial untuk memastikan sektor penunjang seperti pariwisata turut berkembang seiring pengoperasian bandara.
Masyarakat sendiri telah lama menantikan Bandara Dhoho beroperasi penuh, bahkan banyak yang berharap bandara ini bisa menjadi alternatif pemberangkatan haji.
Namun sayangnya masyarakat yang hendak menggunakan jasa penerbangan di Bandara Dhoho masih harus bersabar. Lantaran penerbangan di bandara ini diliburkan hingga Juli 2025 mendatang.
Penerbangan tersebut dihentikan karena maskapai yang digunakan untuk penerbangan di bandara ini masih dilakukan maintenance.
Soroti Stadion hingga Aset Sekolah
Dalam kesempatan itu, Fraksi NasDem di DPRD Kabupaten Kediri tidak hanya menyoroti Bandara Dhoho, mereka juga menaruh perhatian terhadap beberapa isu lain terkait pengelolaan aset daerah dan infrastruktur olahraga.
Stadion Gelora Daha Jayati, yang ditargetkan rampung awal 2028, dinilai perlu direncanakan secara matang.
“Jika tidak, stadion ini dikhawatirkan menjadi beban anggaran dan sejarah. Kan sayang, sudah dibangun semegah itu,” terang Alfian.
Di sisi lain, Alfian juga menyinggung dampak kebijakan penggabungan sejumlah Sekolah Dasar (SD). Ia khawatir gedung-gedung bekas SD yang tidak terpakai akan menjadi aset mangkrak.
“Tolong pemanfaatan aset bekas SD tersebut, (aset) milik pemerintah daerah yang mangkrak akibat sekolah yang dimerger dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kepentingan pemerintah daerah,” desaknya.
