Metaranews.co, Kabupaten Jombang – Anggota DPRD Kabupaten Jombang ramai-ramai menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai jaminan hutang di bank usai dilantik.
Hal ini ditengarai karena biaya politik untuk menjadi seorang legislator tidaklah murah.
Ketua Sementara DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi, tak menampik soal biaya politik besar. Hal itu yang membuat banyak anggota DPRD menggadaikan SK-nya.
“Cost politik juga besar. Tapi itu sudah menjadi urusan pribadi masing-masing,” ujar Mas’ud, Kamis (5/9/2024).
Setelah dilantik dan SK pengangkatan diterima, bukan menjadi rahasia lagi bahwa banyak anggota DPRD yang mengajukan pinjaman ke bank dengan besaran yang bervariatif.
“Untuk jumlahnya saya tidak tahu. Karena itu urusan pribadi masing-masing,” tutur Mas’ud.
Terpisah, salah satu anggota DPRD Kabupaten Jombang, M Syarif Hidayatullah, tak memungkiri adanya praktik menggadaikan SK pengangkatan sebagai jaminan hutang ke bank.
“Kita sebut itu dititipkan, biar tidak hilang di rumah. Menurut saya itu tidak ada masalah dan (tidak) berbuat curang,” ungkapnya.
“Itu juga dipotong gaji secara tersturktur, jadi tidak ada masalah. Ini juga tidak terjadi di Jombang saja, melainkan hampir seluruh daerah seperti ini,” bebernya.
Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang, Bambang Sriyadi, membenarkan bahwa sejumlah anggota DPRD Jombang menjaminkan SK ke bank.
“Jadi ada dua bank yang kerja sama dengan kami, Bank Jatim dan PT BPR Bank Jombang,” katanya.
Saat ditanya berapa jumlah anggota DPRD Kabupaten Jombang yang mengajukan pinjaman, Bambang tidak memberikan keterangan secara detail.
“Kalau jumlahnya saya lupa berapanya,” dalihnya.
Hanya saja, setiap anggota DPRD Kabupaten Jombang yang mengajukan kredit tetap melalui Sekretariat DPRD.
“Ya tetap melaui Sekretariat DPRD, karena berkenaan dengan gaji dan apa fasilitas yang didapat beliau-beliau (anggota DPRD),” pungkas Bambang.
