Metaranews.co, Kabupaten Jombang – Kebijakan Bupati Jombang, Warsubi, dan Wakil Bupati Jombang, Salmanuddin Yazid, untuk membagikan motor dinas baru kepada seluruh kepala desa menuai kritik tajam.
Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Jombang, Aan Anshori, menilai kebijakan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat, dan sarat muatan politik.
Dalam pernyataannya, Aan menyebut duet pimpinan daerah itu “agak lain”, karena lebih sibuk menghamburkan anggaran untuk program seremonial dibanding menangani problem mendasar masyarakat.
“Warsubi–Salman memang agak lain, saat ribuan rumah di Jombang masih tidak layak huni, ribuan bayi mengalami stunting, dan warga Brudu, Sumobito, menanam pohon pisang di jalan rusak yang 12 tahun tak diperbaiki, mereka justru asyik menghambur-hamburkan duit untuk hal mubazir seperti festival, tugu Rp1 miliar, dan yang terbaru bagi-bagi motor mewah untuk kepala desa,” kritik Aan, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, meski kepala desa membutuhkan kendaraan operasional, pemerintah daerah semestinya memiliki empati dan prioritas anggaran yang berpihak pada kebutuhan dasar publik.
“Tidakkah Warsubi punya sedikit empati untuk memprioritaskan anggaran demi kepentingan masyarakat yang terdampak langsung?” tegasnya.
Aan menilai program bagi-bagi motor tersebut lebih kuat bermuatan politik daripada sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja kepala desa.
“Bagi-bagi motor ini sangat kuat motivasi politiknya ketimbang reward atas kinerja. Selama ini, Warsubi tidak pernah mempublikasikan hasil evaluasi kinerja kepala desa, padahal banyak di antara mereka terlibat skandal pungli hingga dugaan pelecehan seksual,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD Jombang, yang menurutnya seolah tidak dilibatkan dalam kebijakan strategis daerah.
“Kebijakan dum-duman motor mahal ini bahkan belum pernah didiskusikan bersama DPRD. Ini menandakan Bupati menyepelekan DPRD secara telak,” ujarnya.
Aan menilai, sikap eksekutif tersebut tidak lepas dari citra DPRD yang selama ini terkesan pasif.
“Warsubi–Salman melihat DPRD mudah, konco dewe, tidak perlu ditakuti. Penyepelean ini wajar karena DPRD sering mencitrakan diri sebagai ‘konco wingking’, ‘juru laden pendopo’, bukan mitra kritis eksekutif,” sindirnya.
Di akhir pernyataannya, Aan mengajak para kepala desa dan anggota DPRD agar berani menolak kebijakan pembagian motor dinas tersebut.
“Biarlah ‘agak lain’ hanya dimiliki Warsubi–Salman saja,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, ditengah pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 untuk Jombang yang mencapai sekitar Rp100,2 miliar, Pemkab Jombang justru merencanakan pengadaan sepeda motor dinas baru bagi seluruh kepala desa.
Rencana ini akan dimasukkan dalam program Desa Mantra dan dianggarkan melalui APBD Jombang 2026.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang, Danang Praptoko, menyebut setiap desa akan mendapatkan satu unit motor dinas dengan spesifikasi setara Honda PCX.
“Anggarannya sekitar Rp30 juta per desa,” ujarnya, Selasa (28/10/2025) kemarin.
