Metaranews.co, Kota Samarinda – “Kesempurnaan hanya milik Tuhan, tapi tanggung jawab adalah milik kita semua.”
Kalimat itu disampaikan Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Jahidin, saat menanggapi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Pemprov Kaltim.
Meskipun memberi apresiasi, Jahidin mengingatkan bahwa pencapaian itu bukan berarti tanpa catatan.
Ditemui di Gedung DPRD Kaltim pada Jumat (23/5/2025), Jahidin menilai opini WTP mencerminkan keseriusan pemerintah dalam tata kelola keuangan.
Namun, ia menekankan pentingnya menindaklanjuti 27 temuan dan 63 rekomendasi yang diberikan BPK RI.
“Ini satu capaian yang harus kita syukuri, tapi juga jadi evaluasi. Temuan-temuan itu tidak boleh dianggap hal biasa, apalagi jika terus berulang,” ujarnya.
Menurut Jahidin, catatan BPK merupakan cermin penting untuk memperbaiki akuntabilitas anggaran.
Ia menilai bahwa temuan-temuan itu semestinya menjadi bahan introspeksi, bukan dibiasakan. Jahidin bahkan mengibaratkannya sebagai “vitamin” yang memberi energi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau kita anggap biasa, maka lama-lama akan menjadi penyakit. Tapi kalau kita jadikan cambuk, itu jadi kekuatan untuk memperbaiki,” tegasnya.
Jahidin yang juga Anggota Bapemperda dan Penasihat Fraksi PKB DPRD Kaltim itu menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
Sebab, kata Jahidin, keberhasilan Pemprov Kaltim dalam memperoleh WTP juga merupakan hasil kerja sama kolektif bersama lembaga legislatif yang mengawal proses anggaran dan pengawasan.
“Pemerintah dan DPRD itu satu rantai. Tidak bisa dipisahkan. Saling dukung, saling koreksi, demi rakyat Kaltim,” tuturnya.
Lebih jauh, ia mendorong agar Pemprov Kaltim terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa opini WTP seharusnya bukan sekadar simbol, tapi cerminan dari praktik administrasi dan pengelolaan anggaran yang profesional.
“Kita ingin WTP bukan hanya gelar, tapi menjadi wujud nyata kualitas pengelolaan keuangan,” tutupnya. (ADV)
