DPRD Jember Bakal Panggil 3 RSD yang Terdampak Utang J-Keren, Bahas Krisis Layanan Kesehatan

Jember
Caption: Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, Kamis (23/10/2025). Doc: Dyah Kusuma/Metaranews.co

Metaranews.co, Kabupaten Jember – DPRD Kabupaten Jember bakal memanggil tiga Rumah Sakit Daerah (RSD) yang terjerat tunggakan pembayaran program Jaminan Kesehatan Rakyat Jember (J-Keren).

Utang yang mencapai ratusan miliar rupiah itu kini membebani keuangan daerah, dan mengganggu stabilitas layanan kesehatan.

Bacaan Lainnya

Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menyampaikan bahwa warisan utang program J-Keren telah menekan kemampuan keuangan pemerintah daerah di tengah pengurangan anggaran nasional.

“Warisan utang tersebut sangat memberatkan APBD di pemerintahan saat ini, mengingat kondisi APBD seluruh Indonesia mengalami pengurangan. Tapi kita akan coba cari jalan keluar. Ke depannya jangan sampai terulang lagi hal seperti itu,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).

Program J-Keren awalnya digagas untuk memastikan seluruh warga Jember memperoleh layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.

Namun, pelaksanaan di lapangan tidak berjalan mulus.

Pembayaran dari Dinas Kesehatan yang semula lancar mulai tersendat, sementara rumah sakit terus menanggung beban pelayanan yang meningkat.

RSD dr Soebandi menjadi rumah sakit dengan piutang terbesar.

Berdasarkan catatan, pada 2022 piutang rumah sakit itu mencapai Rp35 miliar, kembali Rp35 miliar di tahun 2023, dan melonjak menjadi Rp76 miliar pada 2024.

Total piutang yang belum dibayar kini mencapai sekitar Rp109 miliar.

Direktur RSD dr Soebandi, I Nyoman Semita, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut berdampak serius pada layanan kesehatan.

“Kami menghadapi ancaman terhadap keselamatan pasien, risiko hukum bagi tenaga medis, hingga pelayanan di bawah standar,” katanya.

Ia menjelaskan, tunggakan pembayaran juga membuat rumah sakit kesulitan menjaga pasokan obat dan bahan medis.

Saat ini, utang pembelian obat saja sudah melebihi Rp48 miliar.

Akibat keterlambatan pembayaran, sejumlah rekanan farmasi menunda pengiriman obat.

Padahal, RSD dr Soebandi merupakan rumah sakit rujukan utama bagi tujuh kabupaten/kota di wilayah tapal kuda.

Jika pelayanan terganggu, maka dampaknya bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat di kawasan tersebut.

Meski menghadapi tekanan berat, manajemen rumah sakit terus berupaya memperbaiki kinerja keuangan.

Pendapatan RSD dr Soebandi meningkat dari Rp16–18 miliar menjadi Rp26 miliar per bulan, atau naik sekitar 44 persen.

Peningkatan ini turut ditopang oleh dukungan Bupati Jember, Muhammad Fawait, melalui program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, yang memudahkan masyarakat mendapat layanan kelas 3 cukup dengan KTP.

Melalui kegiatan seperti Bunga Desaku dan Gus’e Menyapa, Bupati Fawait terus menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis.

Pos terkait