DPRD Kaltim Minta Pemprov Kawal Serius Program Sekolah Rakyat

DPRD Kaltim
Caption: Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. Doc: Metaranews.co

Metaranews.co, Kota Samarinda – Di tengah upaya pemerataan pendidikan, Program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial RI hadir sebagai solusi menjembatani kesenjangan akses di wilayah terpencil dan kelompok marjinal.

Namun dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim), hanya Kota Samarinda yang dinyatakan siap menjalankannya. Hal ini memicu keprihatinan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.

Bacaan Lainnya

“Dari 10 kabupaten/kota, baru Samarinda yang siap. Ini harus jadi perhatian serius Pemprov (Kaltim). Jangan sampai peluang meningkatkan SDM terbuang sia-sia,” tegas Darlis, Jumat (23/5/2025).

Darlis menilai Program Sekolah Rakyat bukan sekadar alternatif pendidikan. Lebih dari itu, program ini mencerminkan kehadiran negara untuk menjangkau masyarakat yang selama ini tidak tersentuh sistem pendidikan formal akibat keterbatasan infrastruktur maupun anggaran.

Menurutnya, Sekolah Rakyat juga berperan penting dalam membentuk karakter, keterampilan hidup, dan literasi sosial masyarakat, terutama di daerah yang selama ini terpinggirkan.

“Pemprov melalui Dinas Pendidikan harus turun langsung, bukan hanya menunggu inisiatif pemda. Kolaborasi dan pendampingan teknis sangat dibutuhkan agar daerah lain segera memenuhi syarat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini. Tanpa kesiapan dari kabupaten/kota, program berisiko gagal menyentuh sasaran utama, masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Jika tidak ada gerak cepat, ketimpangan pendidikan akan terus melebar. Program seperti ini adalah momentum emas yang tidak boleh terulang,” kata Darlis.

Sebagai penutup, Darlis mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi. Menurutnya, semangat gotong royong dan kolaborasi adalah landasan penting agar Sekolah Rakyat bisa hadir di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Dukungan konkret dari pemerintah provinsi dinilai penting untuk memfasilitasi pemda dalam memenuhi syarat teknis dan administratif.

Dengan sinergi yang tepat, program ini diyakini mampu memperluas akses pendidikan dan memperkuat sumber daya manusia di Bumi Etam. (ADV)

Pos terkait