Metaranews.co, Kabupaten Nganjuk – DPRD Kabupaten Nganjuk memastikan tidak ada pemotongan anggaran pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang berjalan di daerah.
Kepastian ini disampaikan setelah aksi unjuk rasa Forum Peduli Masyarakat Nganjuk (FPMN) di Kantor DPRD Nganjuk, Selasa (18/11/2025), yang menyoroti dugaan ketidaksesuaian anggaran porsi dan distribusi layanan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Jianto, usai berdialog dengan para peserta aksi, menegaskan bahwa dugaan pemotongan anggaran MBG muncul akibat kurangnya pemahaman dan informasi di masyarakat.
“Sebenarnya tidak ada pemotongan. Jadi kurang pemahaman sosialisasi ke masyarakat. Dikira porsinya itu Rp15.000. Padahal porsi besar itu Rp10.000, porsi kecil Rp8.000, yang Rp5.000 untuk operasional dan sewa dapur,” tegas Jianto.
Dalam aksi tersebut, massa Forum Peduli Masyarakat Nganjuk juga mempertanyakan pemerataan Satuan Pelayanan Pemberian Gizi (SPPG) di beberapa kecamatan.
Jianto menerangkan bahwa perbedaan distribusi terjadi karena kesiapan dapur di tiap wilayah berbeda-beda, bukan akibat kendala anggaran.
“Apabila dapur sudah siap, berarti daerah sekitar akan terpenuhi SPPG-nya. Makanya ini lagi digenjot sama Presiden untuk segera terpenuhi targetnya (SPPG),” terangnya.
Menurut Jianto, target SPPG di Nganjuk mencapai 94–95 titik. Dari jumlah itu, sekitar 50 sudah mengantongi izin, dan 30–35 di antaranya sudah beroperasi.
Ia optimistis seluruh penerima manfaat MBG di Nganjuk dapat terlayani pada Desember 2025 mendatang.
Sementara menanggapi terkait aksi demonstrasi yang dilakukan Forum Peduli Masyarakat Nganjuk, Jianto menyampaikan apresiasinya terhadap segala masukan masyarakat.
“Alhamdulillah kita sinergi, ndak masalah (dengan adanya demonstrasi). Kritik yang penting membangun itu ndak masalah,” tandasnya.
Selanjutya, Jianto memastikan seluruh evaluasi terkait menu, porsi, hingga pelibatan tenaga ahli akan disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan perbaikan.
Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, yang juga turut menemui massa aksi memberikan penegasan serupa. Menurutnya, informasi yang beredar tentang porsi yang hanya bernilai Rp6.000 perlu diluruskan.
“Tadi kan sudah dijelaskan, bahwa terkait dengan itu disampaikan oleh teman-teman untuk SD kelas 4 sampai SMP, SMA itu kan Rp10.000. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 (SD) itu kan memang porsinya Rp8.000,” jelas Tatit.
Tatit menjelaskan bahwa pihak DPRD Kabupaten Nganjuk bersama Satgas dan pengelola MBG akan memperkuat pengawasan.
Ia juga mendukung masukan teknis dari publik, termasuk pelibatan ahli gizi, ahli masak, dan ahli pangan dalam evaluasi program.
“DPRD juga ikut mengawal, nanti kami sampaikan kepada teman-teman seluruh anggota DPRD untuk ikut mengawasi, mengawal, kontrol di dapilnya masing-masing,” tambahnya.
Selanjutnya, Tatit menegaskan bahwa aspirasi dari Forum Peduli Masyarakat Nganjuk akan menjadi bahan evaluasi bersama agar program MBG berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan keresahan.
“Harapan kami di Kabupaten Nganjuk tetap aman, terkendali, seperti apa yang diharapkan. Ketika ada temuan di lapangan, akan kita lihat dan tindaklanjuti bersama,” tutupnya.
