Meteranews.co, Kabupaten Kediri – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Kediri menyampaikan pandangan umumnya terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna pada Selasa (2/7/2025), Suhairi Maghfur selaku perwakilan Fraksi NasDem menyoroti dua poin utama. Pertama penurunan target pendapatan dari pajak daerah, dan kedua pemangkasan anggaran untuk bantuan sosial.
Fraksi NasDem menilai kedua hal ini berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat dan menurunkan kualitas pelayanan dasar.
Soroti Penurunan Pajak
Meski total pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp 48 miliar atau 1,47 persen, Fraksi NasDem menemukan adanya penurunan pada pos Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp6,9 miliar.
Suhairi mempertanyakan hal ini, mengingat pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama daerah.
“Perlu dijelaskan secara rinci, pajak daerah apa saja yang targetnya diturunkan dan apa penyebabnya,” ujar Suhairi.
Selain itu, Fraksi NasDem juga meminta pemerintah menjelaskan data dan alasan di balik penurunan pada pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, dari Rp 275 miliar menjadi Rp 179 miliar.
Sementara dari sisi belanja, Fraksi NasDem menanyakan kejelasan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp 85 miliar yang tercantum dalam R-APBD 2025.
Mereka mengusulkan agar tambahan anggaran ini difokuskan pada sektor mitigasi bencana dan penyediaan air bersih, khususnya di wilayah rawan seperti lereng Kelud, lereng Wilis, dan Desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten.
Pemotongan Bansos
Poin yang paling disoroti Fraksi NasDem adalah pengurangan anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp 1,9 miliar. Hal ini dinilai dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Pemotongan belanja Bansos dikhawatirkan memperlambat upaya pengentasan kemiskinan dan menurunkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah,” tutur Suhairi.
Fraksi NasDem juga meminta penjelasan rinci mengenai kelanjutan pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati.
Mereka menanyakan besaran anggaran pada perubahan APBD dan estimasi dana yang masih dibutuhkan hingga proyek selesai.
Pihak Fraksi NasDem menekankan agar pembiayaan stadion tidak dibebankan seluruhnya dalam satu tahun anggaran berjalan.
Selain itu, Fraksi NasDem turut mempertanyakan kesiapan program-program pendukung untuk menyambut pemanfaatan stadion yang akan menjadi ikon olahraga baru di Kabupaten Kediri tersebut.
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi NasDem mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri untuk lebih terbuka dalam penyusunan anggaran, dan mengikuti arahan efisiensi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“Anggaran yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output terukur perlu dikaji ulang, demi efisiensi dan efektivitas,” tandas Suhairi.
