Metaranews.co, Kota Samarinda – Di tengah atmosfer rapat paripurna yang dipenuhi dinamika politik dan ekspektasi publik, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan evaluasi kritis terhadap draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Jangan jadikan RPJMD sekadar dokumen mimpi tanpa pijakan di bumi,” ungkap Sulasih, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kaltim, dalam forum Rapat Paripurna ke-16, Senin (2/6/2025).
Dalam pandangannya, Fraksi PKB DPRD Kaltim menilai masih terdapat ketidakseimbangan serius dalam perencanaan pendidikan.
Dari data terkini, Kaltim memiliki 705 SMP, tetapi hanya punya 241 SMA, sehingga menimbulkan ketimpangan akses pendidikan lanjutan.
Fraksi PKB DPRD Kaltim menekankan pentingnya pemerataan pembangunan sekolah, agar tidak ada anak yang tertinggal haknya untuk melanjutkan pendidikan.
Kualitas pendidikan pun tak luput dari sorotan. Fraksi PKB DPRD Kaltim ini mencatat hanya 34,55 persen sekolah yang telah meraih akreditasi A, sementara 4,44 persen masih belum terakreditasi.
Mereka mendorong peningkatan fasilitas pendidikan untuk mendorong perbaikan mutu secara menyeluruh.
Tak hanya sektor pendidikan, isu ketenagakerjaan turut diangkat. Fraksi PKB DPRD Kaltim mempertanyakan kebijakan konkret pemerintah dalam menyerap lulusan perguruan tinggi lokal.
Menurut mereka, kebijakan pendidikan gratis hingga S3 harus disertai strategi lapangan kerja yang terintegrasi.
“Kita tidak bisa membiarkan lulusan berpendidikan tinggi menganggur, karena tidak adanya peluang kerja lokal yang memadai,” kata Sulasih.
Fraksi PKB DPRD Kaltim juga menyoroti kurangnya fokus terhadap infrastruktur pendidikan dalam misi ketiga RPJMD yang seharusnya bisa memperkuat kualitas sumber daya manusia, sesuai dengan misi pertama dokumen tersebut.
Sementara itu, di sektor lingkungan, mereka mengkritik lemahnya komitmen terhadap reklamasi dan reboisasi pasca-aktivitas tambang.
Mereka meminta agar pemerintah provinsi lebih serius dalam upaya perlindungan lingkungan yang selama ini terabaikan akibat eksploitasi tambang batu bara.
Pada bagian misi kelima RPJMD, Fraksi PKB DPRD Kaltim menekankan pentingnya perlindungan masyarakat lokal, terutama di wilayah terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Program digitalisasi desa seperti Jospol dan Gratispol juga tak luput dari perhatian.
Fraksi PKB menilai bahwa program ini kurang relevan bila masih ada 110 desa di Kalimantan Timur yang belum terjangkau listrik, sehingga internet gratis pun tak bisa dinikmati secara maksimal.
Mereka juga menyayangkan belum adanya solusi komprehensif terhadap banjir yang rutin melanda 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Banjir tersebut dinilai telah menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan masyarakat. (ADV)
