Metaranews.co, Kota Samarinda – Dalam lanjutan Rapat Paripurna Ke-25 Masa Persidangan II Tahun 2025 DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti urgensi penguatan aspek inklusivitas dalam Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan.
Melalui juru bicaranya, Agusriansyah Ridwan, Fraksi PKS menyerukan agar sistem layanan pendidikan inklusif dan fasilitas bagi kelompok rentan menjadi bagian eksplisit dalam batang tubuh regulasi tersebut.
Ia menyebut bahwa pendidikan yang adil dan setara adalah hak seluruh warga tanpa terkecuali.
“Kami sepakat bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, anak-anak di daerah 3T, hingga korban bencana. Ini bukan soal kebaikan hati, tapi mandat konstitusi,” tegas Agusriansyah, Senin (21/7/2025).
Pernyataan ini muncul sebagai bagian dari tanggapan Fraksi PKS terhadap pendapat Gubernur Kaltim atas Nota Penjelasan Ranperda inisiatif DPRD.
Mereka menilai bahwa inklusi dalam pendidikan masih belum tergambar secara kuat dalam kerangka hukum yang sedang dibahas.
Menurut Fraksi PKS, regulasi yang baik harus menjamin adanya fasilitas pendukung bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus, termasuk guru pendamping, aksesibilitas sekolah, serta modul pembelajaran yang sesuai.
Fraksi PKS juga menekankan bahwa daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) perlu mendapat perhatian khusus dalam distribusi anggaran dan fasilitas pendidikan.
Oleh karenanya, Fraksi PKS mengusulkan agar muatan ini dituangkan langsung dalam pasal-pasal Ranperda agar dapat ditegakkan secara hukum.
Dengan pendekatan tersebut, Fraksi PKS berharap bahwa Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan bisa menjadi instrumen legal yang tidak sekadar normatif, tetapi juga operasional dan solutif dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di Kaltim. (ADV)
