Metaranews.co, Kabupaten Kediri – Hari pertama kerja pascalibur Hari Raya Waisak di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, diwarnai dengan serangkaian aksi demonstrasi yang berlangsung serentak di beberapa kantor dinas, Rabu (14/5/2025).
Masyarakat dari berbagai elemen secara bersamaan menggelar aksi unjuk rasa, yang ditujukan kepada sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri.
Di Kantor Dinas Pendidikan, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Muda Bersatu (LSM RATU) menggelar aksi menuntut pencopotan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamad Muhsin.
Mereka menduga Muhsin terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan sejumlah lembaga pendidikan di bawah naungan dinas tersebut.
Di lokasi terpisah, aksi damai yang diinisiasi “Aliansi Warga Kediri Raya” juga berlangsung di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
Aksi ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga korban pengeroyokan, yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang warga Kecamatan Pare.
Aliansi tersebut menuntut agar terduga pelaku pengeroyokan dihukum setimpal oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sesuai dengan perbuatannya.
Sementara itu, aksi demonstrasi dengan skala lebih besar juga terjadi di depan Kantor DPRD Kabupaten Kediri.
Sebanyak 1.600 orang yang tergabung dalam “Solidaritas Kediri Masyarakat Peduli” menyampaikan aspirasi terkait laporan-laporan dari wilayah Manggis dan Satak, yang hingga kini belum ada kejelasan penyelesaiannya.
Tubagus, Koordinator Aksi di depan DPRD, menyatakan bahwa keserentakan aksi demonstrasi di berbagai kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri ini tidak disengaja.
Menurutnya, gerakan ini merupakan bukti nyata ketidakadilan sistem hukum yang dianggap tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.
“Kesamaan dalam gerakan ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah mulai tidak serius menyikapi segala permasalahan yang ada di Kabupaten Kediri,” sebut Tubagus.
Senada dengan Tubagus, Ketua LSM RATU, Syaiful Iskak, berharap agar aksi serentak ini dapat membuka mata para pejabat daerah, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan secara adil dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
“Biar semua masyarakat tahu, saat ini Kabupaten Kediri penuh dengan segala aspek permasalahannya. Biar saja, kami hanya menuntut keadilan dan transparansi dari pemerintah langsung biar jelas,” ungkap Iskak.
