Ketua DPRD Kaltim Belum Terima Informasi Soal Kerja Sama Pangan dengan Jabar

DPRD Kaltim
Caption: Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. Doc: Metaranews.co

Metaranews.co, Kota Samarinda – Rencana kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Pemprov Jawa Barat (Jabar) dalam bidang ketahanan pangan belum mendapatkan kejelasan dari pihak legislatif.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi resmi dari Gubernur Kaltim terkait rencana tersebut.

Bacaan Lainnya

“Memang kabarnya itu sedang dijajaki oleh Pak Gubernur, tapi secara langsung belum ada penyampaian ke Dewan. Jadi belum ada komunikasi yang masuk ke kami,” ujar Hasanuddin saat ditemui media.

Ia menjelaskan bahwa pihak DPRD Kaltim masih menunggu kejelasan dari pihak eksekutif, dan berharap dalam waktu dekat akan ada rapat koordinasi yang membahas hal ini lebih lanjut.

Hasanuddin menyebut bahwa rapat tersebut direncanakan dilakukan setelah kunjungan dinas yang sedang berlangsung saat ini.

“Mudah-mudahan Kamis nanti, setelah kembali, kami bisa bertemu langsung dengan Pak Gubernur untuk membahas itu,” katanya.

Meski demikian, ia mengapresiasi langkah awal Pemprov Kaltim yang berinisiatif menjalin kerja sama antarprovinsi dalam bidang strategis seperti ketahanan pangan.

Namun menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif tetap menjadi kunci dalam setiap kebijakan lintas wilayah.

“Kalau memang ada program kerja sama dengan Jabar, tentu kami di DPRD ingin mengetahui secara rinci. Harus ada transparansi, agar kami bisa memberikan dukungan atau masukan sesuai kewenangan,” tegas politikus Partai Golkar itu.

Kerja sama antardaerah dalam hal ketahanan pangan menjadi semakin penting di tengah tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian pasokan pangan nasional.

Dengan sinergi antarprovinsi, potensi kolaborasi dalam distribusi hasil pertanian dan pembangunan infrastruktur pangan bisa ditingkatkan.

Hasanuddin juga menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti informasi tersebut setelah ada penjelasan resmi dari pihak eksekutif, demi memastikan kepentingan masyarakat Kaltim tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan kerja sama. (ADV)

Pos terkait