Metaranews.co, Kota Samarinda – Pembangunan tanpa arah yang sejalan ibarat kapal besar tanpa kompas.
Ungkapan itu mencuat dalam pernyataan tegas Ketua Fraksi Demokrat-PPP DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Aras, yang meminta agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Timur 2025-2029 disusun secara selaras dengan RPJMD Provinsi Kaltim.
Menurutnya, sinergi lintas level pemerintahan menjadi kunci utama agar arah pembangunan lima tahun ke depan tidak berjalan sendiri-sendiri dan justru memboroskan anggaran.
Hal itu ia sampaikan usai mengikuti rapat Badan Musyawarah di Gedung E DPRD Kaltim, beberapa waktu lalu.
“RPJMD Kutim harus selaras dengan provinsi supaya arah pembangunannya linear. Kalau tidak sinkron, nanti program hanya berjalan sendiri-sendiri dan tidak efektif. Kita ingin Kutim betul-betul bergerak sejalan dengan Kaltim,” tegas Agus.
Legislator dari Dapil Bontang, Kutai Timur, dan Berau ini menyoroti fakta bahwa selama ini banyak program pemerintah daerah yang tidak terkoordinasi dengan baik, akibat lemahnya harmonisasi perencanaan antara kabupaten dan provinsi.
Ia menilai Musrenbang RPJMD seharusnya menjadi forum strategis untuk menyatukan visi pembangunan.
Dalam Musrenbang RPJMD Kutim 2025–2029 yang digelar di Sangatta, Kamis (26/6/2025), Agus hadir bersama sejumlah legislator Dapil VI lainnya, termasuk Arfan (NasDem), Agusriansyah Ridwan (PKS), Apansyah (Golkar), dan Hj Sulasih (PKB).
Mereka sepakat agar pembangunan Kutim tidak hanya menonjolkan proyek fisik, tapi juga menyentuh peningkatan kualitas SDM.
“Kalau mau Kutim maju, SDM harus diperkuat. Pembangunan tidak cukup hanya bangunan fisik atau infrastruktur besar. Harus ada perbaikan kualitas masyarakat,” ucap Agus.
Agus juga mengingatkan perlunya koordinasi lintas sektor agar pembagian peran dan skema pembiayaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten berjalan jelas, efisien, dan tidak tumpang tindih.
Ia menegaskan bahwa masyarakat sekarang lebih menuntut implementasi konkret daripada rencana yang muluk di atas kertas.
Dengan menyelaraskan RPJMD provinsi dan kabupaten, Agus yakin dampak pembangunan akan lebih terukur dan dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Semua perencanaan harus bisa diukur dampaknya. Kalau program provinsi dan kabupaten sudah sejalan, masyarakat yang akan diuntungkan,” pungkasnya. (ADV)
