Metaranews.co, Kota Samarinda – Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdurrahman K.A., menyoroti sejumlah ruas jalan non-provinsi di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) yang dinilai membutuhkan dukungan serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Dalam keterangannya, Abdurrahman menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, di dua daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut.
Untuk wilayah Paser, saat ini hanya terdapat dua ruas jalan yang masuk status provinsi, yakni ruas Janju–Jone–Pondong Baru (jalan provinsi), dan ruas Kerang–Tanjung Aru yang masih berstatus non.
Ia menyebut, meski kondisinya kini hampir mantap, masih ada delapan ruas jalan lain yang butuh perhatian anggaran.
“Kalau tidak ada intervensi provinsi, maka hitungan Dinas PU Paser, total kebutuhan anggaran bisa mencapai Rp 1,2 triliun. Harapan kami tentu ada bantuan dari provinsi, baik melalui alokasi langsung atau skema bantuan keuangan (bankeu),” ujar Abdurrahman di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (19/5/2025).
Abdurrahman juga menyoroti status jalan yang masih belum jelas. Beberapa usulan dari Pemerintah Kabupaten Paser ke pusat sempat diubah statusnya menjadi jalan kabupaten, namun belum semua bisa dikonfirmasi apakah memungkinkan untuk naik status menjadi jalan provinsi.
Menanggapi hal itu, ia menyebut, bila jalan berstatus kabupaten, maka bantuan dari provinsi harus disalurkan melalui mekanisme bankeu dan masuk dalam APBD kabupaten.
Namun jika berstatus non, maka pelaksanaan bisa langsung di bawah provinsi.
“Kalau Paser kondisi jalan provinsinya saat ini sudah 99 persen mantap. Tapi jangan sampai karena sudah mantap lalu tak ada lagi alokasi dari provinsi. Paser ini wilayah perbatasan Kaltim–Kalsel yang juga strategis,” jelasnya.
Untuk tahun 2025, Abdurrahman menyebut bantuan keuangan yang dikucurkan ke Paser dan PPU baru sekitar Rp 200 miliar lebih. Ia berharap di tahun 2026 ada peningkatan signifikan demi mempercepat pembangunan.
“Kami dari Dapil Paser–PPU ada tujuh orang. Empat dari Paser, tiga dari PPU. Tapi kami mengayomi semuanya. Kami dorong agar bantuan dari provinsi ditambah, karena dua kabupaten ini adalah penyangga utama IKN,” ujarnya.
Selanjutnya, Abdurrahman mengingatkan bahwa tanpa dukungan anggaran dari provinsi, pembangunan jalan di dua wilayah ini akan berjalan lambat, padahal perannya sangat krusial dalam mendukung logistik dan distribusi pangan IKN di masa mendatang. (ADV)
