Metaranews.co, Kota Samarinda – Bagaikan luka lama yang terus menganga saat hujan mengguyur, banjir di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan tajam dari kalangan legislatif.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Afif Rayhan Harun, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kota, untuk menemukan solusi jangka panjang yang menyeluruh.
“Masalah banjir ini harus selesai. Masalah banjir ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak,” kata Afif saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025).
Afif mengaku prihatin terhadap penanganan banjir yang selama ini dinilai belum optimal.
Menurut legislator dari Partai Gerindra itu, penataan drainase, pengendalian alih fungsi lahan, dan sistem peringatan dini adalah titik lemah utama yang belum disentuh secara serius.
Ia menyatakan bahwa penanganan selama ini terkesan terpisah-pisah, dan belum menyasar akar persoalan.
“Saya sudah sampaikan ke Pak Ketua Komisi II (DPRD Kaltim) untuk mengundang Pak Wali Kota Samarinda untuk duduk bersama,” ujar Afif
Langkah tersebut, disebut Afif, diperlukan untuk mendorong dialog antara DPRD Kaltim dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Meskipun memiliki kedekatan personal dengan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, Afif menegaskan bahwa hal tersebut tidak mengurangi sikap kritisnya sebagai anggota dewan.
Ia merasa bertanggung jawab untuk memperkuat komunikasi antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan masyarakat luas.
Afif mendorong agar proyek-proyek infrastruktur seperti normalisasi sungai, kolam retensi, dan perbaikan drainase dilakukan dengan pendekatan berbasis data dan partisipatif.
Pihaknya juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program banjir yang sudah berjalan.
“Masih banyak titik rawan banjir yang tidak tertangani dengan baik. Evaluasi harus melibatkan semua pihak, termasuk LSM, akademisi, dan warga terdampak,” tuturnya.
Lebih lanjut, Afif mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk turun tangan langsung, baik melalui dukungan anggaran maupun integrasi kebijakan lintas wilayah.
Afif menyarankan pembentukan satuan tugas khusus dengan mandat jelas dan sumber daya memadai untuk fokus menangani banjir.
Menurutnya, keberhasilan mengatasi banjir akan menjadi indikator nyata kemampuan pemerintah daerah dalam melindungi hak dasar warga atas lingkungan yang aman dan sehat. (ADV)
