Metaranews.co, Kota Samarinda – Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025-2026, Ketua Fraksi PKB DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, kembali menyoroti praktik “titipan siswa” yang dinilainya mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Disdikbud Kaltim, Selasa (10/6/2025), ia menyebut maraknya titipan sebagai bukti belum meratanya kualitas pendidikan antar sekolah negeri.
“Secara pribadi saya tidak setuju dengan titipan itu. Seharusnya tidak ada, kalau kualitas sekolah kita merata dan semua punya kapasitas yang sama,” ujar Damayanti.
Damayanti mengungkap bahwa persepsi publik terhadap sekolah favorit muncul karena ketimpangan kualitas antarlembaga pendidikan.
Ketika masyarakat menilai hanya sekolah tertentu yang unggul, maka dorongan untuk menitipkan anak di sekolah tersebut pun tak terhindarkan.
Akibatnya, siswa yang semestinya punya hak berdasarkan sistem resmi bisa tersisih oleh siswa titipan.
“Jangan sampai anak-anak yang layak justru tergeser karena ada titipan. Itu menyalahi hak mereka,” tegasnya.
Menurut Damayanti, langkah pertama yang harus diambil pemerintah adalah pemerataan mutu pendidikan, baik dari segi sarana prasarana maupun tenaga pendidik.
Ia menekankan bahwa hak pendidikan telah dijamin konstitusi dan wajib dipenuhi oleh negara, tanpa diskriminasi.
Dalam pembahasannya, Damayanti juga menyinggung tantangan lain pascapendidikan formal, yakni tingginya angka pengangguran, termasuk dari lulusan SMK dan perguruan tinggi.
Damayanti menilai bahwa program-program penurunan pengangguran belum bisa dievaluasi secara utuh, karena Gubernur dan Wakil Gubernur baru saja menyelesaikan 100 hari masa kerja.
“Program mereka bagus-bagus, tapi kita belum bisa lihat hasil nyatanya karena APBD 2025 itu ditetapkan di periode sebelumnya. Jadi belum mencerminkan program baru secara penuh,” jelasnya.
Oleh karenanya, ia berharap program-program prioritas seperti gratispol tidak hanya berhenti di pembebasan biaya pendidikan, tetapi juga harus dibarengi dengan fasilitas dan penguatan kualitas pendidikan.
Bagi Damayanti, tantangan terbesar pendidikan di Kaltim bukan lagi akses, tapi mutu.
“Kita harus pastikan anak-anak kita tidak hanya bisa sekolah gratis, tapi juga bisa bersaing. Itu PR besar kita semua,” pungkasnya. (ADV)
