Metaranews.co, Kabupaten Kediri – Tahun pertama periode kedua Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, langsung dihadapkan pada ujian berat.
Selain kerusuhan massa pada akhir Agustus 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri juga harus menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, dengan nilai mencapai Rp265 miliar.
Kebijakan penyesuaian fiskal tersebut berdampak langsung pada kemampuan belanja daerah.
Di saat bersamaan, pada 30 Agustus 2025, Kabupaten Kediri dilanda kerusuhan yang menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas publik, termasuk di lingkungan kantor pemerintahan.
Pemkab Kediri bergerak cepat melakukan pemulihan, baik secara fisik maupun pelayanan.
Normalisasi layanan publik dilakukan bertahap, agar masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan administratif tanpa hambatan berarti.
Di tengah tekanan tersebut, bupati yang akrab disapa Mas Dhito justru mengklaim telah berhasil melakukan penguatan secara signifikan di sektor pelayanan publik.
Bukti sahihnya, kata dia, yakni dengan diresmikannya Mall Pelayanan Publik (MPP) sebulan setelah kerusuhan terjadi.
MPP dirancang sebagai pusat layanan terpadu untuk memudahkan masyarakat mengurus administrasi pemerintahan dalam satu tempat.
Sejak dibuka hingga Januari 2026, MPP telah melayani lebih dari 11.360 kunjungan dengan rata-rata 100–130 pengunjung per hari. Angka itu menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang efisien dan terintegrasi.
“Meski di tengah efisiensi, MPP harus tetap jalan. Ini salah satu bentuk konsistensi Pemkab dalam melayani masyarakat,” katanya, Sabtu (21/2/2026).
Selain MPP, Pemkab Kediri juga memperluas layanan administrasi kependudukan (adminduk) hingga tingkat desa.
Jika sebelumnya layanan adminduk terpusat di kantor kecamatan dan Dinas Dukcapil, maka kini titik layanan diperluas ke kantor desa sesuai domisili warga.
Program yang diberi nama Satu Hari Jadi Masuk Desa (Sahaja Suka) itu telah berjalan di 326 desa atau 95 persen dari seluruh desa di Kabupaten Kediri.
Melalui skema ini, warga dapat mengurus dan mengambil dokumen kependudukan lebih dekat dari tempat tinggalnya.
Dokumen yang dilayani di kantor desa meliputi paket Akta Kelahiran (KK dan KIA), paket Akta Kematian (KK dan KTP elektronik), serta Kartu Keluarga, termasuk pecah KK, pembaruan elemen data, hingga perubahan KK lama menjadi barcode atau TTE.
Sejak diluncurkan pada awal 2025 hingga berita ini ditulis, layanan Sahaja Suka telah menerbitkan 9.501 dokumen adminduk.
Rinciannya, 4.942 Kartu Keluarga, 1.144 Akta Kelahiran, 1.144 Kartu Identitas Anak (KIA), serta 2.271 Akta Kematian.
Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Mas Dhito menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pelayanan berbasis desa dan mendorong digitalisasi layanan.
“Keberhasilan pemerintah diukur bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dari layanan-layanan yang diberikan,” pungkasnya.
