Metaranews.co, Kabupaten Jember – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Amarah Masyarakat Jember (AMJ) kembali turun ke jalan menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Jember, Selasa (9/9/2025).
Aksi ini merupakan kelanjutan dari gelombang protes sebelumnya, yang dipicu meninggalnya seorang pengemudi Ojek Online (Ojol) di Jakarta, setelah terlindas Kendaraan Taktis (Rantis) milik aparat kepolisian.
Massa bergerak dari bundaran DPRD Jember di Jalan Kalimantan dengan membawa spanduk, poster, serta pengeras suara.
Setibanya di halaman kantor dewan, mereka langsung berorasi dengan lantang, mengecam tindakan represif aparat terhadap masyarakat yang tengah menyampaikan aspirasi.
“Aksi ini adalah respon dari penguasa yang menghadapkan aparat bersenjata kepada rakyatnya sendiri,” ujar Korlap AMJ, Abdul Aziz Al-Fajri, di hadapan massa.
“Terbukti demonstrasi dibalas dengan pentungan, gas air mata, dan peluru yang merenggut nyawa. Ojol dilindas, mahasiswa dipukuli, dan ribuan massa aksi disambut dengan tindakan represif,” lanjutnya.
Aziz memaparkan, peristiwa yang terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya telah menewaskan lebih dari sepuluh orang.
Menurutnya, hal itu bukan sekadar kelalaian aparat, tetapi sudah masuk pada kategori kejahatan negara yang harus diusut tuntas.
“Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan kejahatan yang harus diusut hingga ke akar. Dari pelaku lapangan, hingga komandan aparat yang memberikan perintah,” ucapnya lantang.
Selain menyoroti tindakan represif aparat, massa AMJ juga mendesak agar ratusan demonstran yang hingga kini masih ditahan segera dibebaskan tanpa syarat.
Mereka menilai langkah kriminalisasi terhadap demonstran hanya menunjukkan bahwa pemerintah gagal berperan sebagai pengayom masyarakat.
“Kapolri telah gagal menjaga amanah rakyat, maka pencopotannya adalah konsekuensi logis yang seharusnya ia terima,” tambah Aziz.
Dalam orasi lainnya, massa juga menyoroti peran DPR yang dinilai semakin jauh dari semangat demokrasi.
Mereka menuding para anggota dewan lebih sibuk menikmati fasilitas mewah daripada memperjuangkan nasib rakyat kecil.
“Kami minta UU Pemilu 2023 harus direvisi, agar syarat menjadi anggota DPR benar-benar menjamin kualitas dan integritasnya,” tegas Aziz.
Tidak hanya itu, keterlibatan militer dalam pengamanan aksi demonstrasi juga menjadi sorotan.
Massa AMJ mengaku menemukan adanya penyusup yang membawa identitas intelijen militer saat aksi sebelumnya.
Hal ini, kata Aziz, menjadi bukti bahwa TNI harus kembali fokus pada fungsi pertahanan negara dan tidak lagi mencampuri urusan sipil.
“Fakta ini hanya menambah kuat keyakinan bahwa TNI harus kembali ke barak. Tidak boleh lagi mencampuri urusan sipil dengan seragam dan senjata,” tegas Aziz.
Dalam aksinya, AMJ membawa sembilan tuntutan yang mereka sebut sebagai agenda reformasi rakyat.
Tuntutan itu antara lain pembebasan demonstran yang ditahan, pengusutan tuntas pelaku kekerasan terhadap massa aksi, pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta reformasi menyeluruh di tubuh Polri.
Mereka juga menuntut transparansi anggaran DPR, revisi UU Pemilu 2023, reformasi sistem kaderisasi partai politik, revisi UU TNI, hingga pembahasan kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat.
Menariknya, tuntutan tersebut dibacakan secara lengkap di depan pintu masuk gedung DPRD Jember, dan mendapat perhatian serius dari sejumlah wakil rakyat.
Sejumlah pimpinan DPRD Jember turun langsung menemui pendemo untuk mendengarkan aspirasi yang mereka sampaikan.
“Kami berterima kasih atas gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan sekalian, khususnya di Kabupaten Jember,” ujar Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, kepada massa.
