Metaranews.co, Kota Kediri – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri terus memperkuat komitmen dalam pemenuhan gizi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui dialog yang dipimpin Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan para koordinator dan ahli gizi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dialog tersebut digelar di Ruang Joyoboyo, Jumat (12/12/2025).
Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mbak Wali ini menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin akses pangan sehat dan bergizi bagi masyarakat.
“Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program dari Bapak Presiden Prabowo. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah bahwa baik anak-anak, balita, ibu hamil dan ibu menyusui mendapat akses makanan yang sehat dan bergizi. Di sini lah SPPG memiliki peran penting,” ujarnya.
Mbak Wali menjelaskan bahwa SPPG memiliki peran strategis dalam mendukung pendataan penerima manfaat, memastikan distribusi makanan berjalan dengan baik, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai gizi seimbang.
Setiap SPPG diharapkan mampu menyajikan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, sebagai upaya pencegahan dan penurunan angka stunting.
Dalam arahannya, wali kota termuda di Indonesia ini menekankan sejumlah hal penting.
Pertama, kualitas makanan harus selalu terjaga. Makanan yang disajikan harus bersih, aman, dan sesuai dengan standar kesehatan.
Kedua, pendirian SPPG harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan, mulai dari prosedur perizinan hingga kelengkapan sarana dan prasarana. Setiap SPPG juga wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dari total 29 SPPG yang ada di Kota Kediri, sebanyak 27 SPPG telah mengantongi SLHS. SPPG tersebut tersebar di tiga kecamatan, yakni 17 SPPG di Kecamatan Mojoroto, enam SPPG di Kecamatan Kota, dan enam SPPG di Kecamatan Pesantren.
Selain itu, seluruh SPPG wajib memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional.
Ketiga, Mbak Wali menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna memastikan program MBG berjalan optimal.
Saat ini, terdapat lebih dari 1.100 penerima manfaat di Kota Kediri yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang tersebar di 46 kelurahan.
Keempat, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian. Dengan keberadaan 29 SPPG, diperlukan dukungan agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara baik, terutama pemilahan antara sampah organik dan anorganik.
Hal tersebut menjadi penting mengingat produksi sampah di Kota Kediri saat ini mencapai sekitar 150 ton per hari.
“Makanan yang disajikan harus dijaga kehigienisannya. Semua harus aman, karena program ini harus benar-benar memberikan manfaat bagi penerimanya. Kita harus pastikan semua berjalan aman dan sesuai aturan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mbak Wali berharap kehadiran SPPG dapat melibatkan pelaku UMKM lokal dalam proses produksi, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Dengan demikian, program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan anak-anak, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Ia juga mendorong SPPG untuk aktif melakukan edukasi gizi kepada masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan media sosial.
“Saya harap bapak-ibu di sini bekerja dengan penuh integritas dan semangat pengabdia untuk memberikan yang terbaik bagi penerima manfaat. Teruslah memberikan kontribusi yang positif bagi Kota Kediri dan Indonesia,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin, Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus, Kepala Kejaksaan Negeri Kediri, Raden Roro Theresia, Pj Sekda Kota Kediri, M Ferry Djatmiko.
Kemudian hadir perwakilan Forkopimda, Kepala Bakesbangpol, Didik Catur, Ketua dan anggota Satgas SPPG, para koordinator dan ahli gizi SPPG, serta tamu undangan lainnya.
