Metaranews.co, Kabupaten Kediri – Simpang Tiga Mengkreng, yang berada di perbatasan Kabupaten Kediri, Nganjuk, dan Jombang, kembali disorot sebagai biang kemacetan parah.
Lokasi tersebut menjadi salah satu simpul lalu lintas paling padat, terutama saat arus mudik Lebaran, dengan antrean kendaraan yang kerap mengular tanpa solusi pasti.
Merespons kondisi tersebut, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, bersama Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, dan Bupati Jombang, Warsubi, turun langsung ke lokasi Simpang Tiga Mengkreng, Rabu (8/4/2026) sore.
Pertemuan ketiganya yakni untuk membahas langkah konkret penanganan kemacetan.
“Kita rembugan bahwa Simpang Mengkreng ini kan menjadi satu titik kemacetan tiga besar di Indonesia,” kata Mas Dhito, sapaan karib Hanindhito Himawan Pramana.
Melalui pertemuan lintas daerah ini, Mas Dhito menegaskan pentingnya kesepakatan bersama guna mengurai persoalan yang selama ini dibiarkan berlarut.
Penanganan simpang Mengkreng sendiri telah masuk dalam rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum, dengan opsi pembangunan flyover atau jalan layang sebagai solusi jangka panjang.
Meski demikian, langkah lanjutan masih membutuhkan dorongan politik dan koordinasi lintas pemerintahan.
Mas Dhito menyebut, komunikasi intensif akan segera dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Tidak menutup kemungkinan kita bertiga akan sowan ke Bu Gub (Gubernur Khofifah Indar Parawansa), lalu kita lanjut ke Kementerian PU,” ungkap Mas Dhito.
Bupati Jombang, Warsubi, mengakui bahwa Simpang Tiga Mengkreng setiap musim mudik selalu menjadi titik krusial yang memicu kemacetan parah.
Oleh karena itu, ia bersama dua kepala daerah lainnya berinisiatif mempercepat pengajuan proposal pembangunan flyover ke pemerintah pusat.
“Ini nanti akan kita ajukan bersama supaya kemacetan tidak ada lagi. Dalam satu dua minggu ini akan kita buat proposal,” tambah Warsubi.
Senada, Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menegaskan bahwa pertemuan ini tidak berhenti pada wacana.
Tindak lanjut teknis akan segera digarap oleh organisasi perangkat daerah terkait, meliputi Dinas PUPR, Bappeda, dan Dinas Perhubungan dari tiga kabupaten.
“Targetnya minggu depan proposal sudah jadi,” pungkas Kang Marhaen, sapaan karib Marhaen Djumadi.
