Metaranews.co, Kota Samarinda – Dalam irama sorak atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kali berturut-turut, Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melantangkan nada sumbang, dua sektor pendapatan daerah justru mengalami penurunan drastis.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Shemmy Permata Sari, dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim, di Gedung B DPRD Kaltim, Kota Samarinda, Selasa (17/6/2025).
Rapat ini dihadiri oleh Gubernur Rudy Mas’ud, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud bersama tiga wakilnya serta 39 anggota dewan.
Menurut Fraksi Golkar, penurunan terbesar terjadi pada sektor pendapatan lain-lain yang sah. Tahun 2023 mencatat angka Rp 409,24 miliar, namun di tahun 2024 merosot tajam menjadi Rp 146,2 miliar.
“Ini menjadi perhatian serius. Kami meminta klarifikasi tentang apa yang menyebabkan penurunan signifikan ini,” ujar Shemmy.
Bagi Fraksi Golkar, fluktuasi tajam seperti itu tak bisa hanya dianggap sebagai dinamika biasa. Diperlukan penelusuran mendalam terhadap komponen pendapatan yang hilang atau menyusut drastis.
Catatan krusial lainnya adalah realisasi pendapatan dari pajak alat berat. Target 2024 sebesar Rp 50 miliar, tetapi hanya terealisasi Rp 1,14 miliar atau 2,28 persen.
Fakta yang mengejutkan, dua daerah penghasil utama, Kutai Kartanegara dan Paser, tak memberikan kontribusi sama sekali.
“Dalam laporan yang disampaikan bahwa dari Kabupaten Paser dan Kutai Kartanegara tidak ada pemasukan sama sekali. Kami mohon penjelasannya,” tegas Shemmy.
Fraksi Golkar mendesak agar Pemprov Kaltim segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penarikan pajak alat berat.
Mereka juga menilai sistem pelaporan masih perlu dibenahi, agar tidak menjadi celah kebocoran potensi pendapatan.
Meski demikian, Fraksi Golkar tetap mengapresiasi keberhasilan realisasi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp 22,8 triliun, melampaui target Rp 21,2 triliun, dan juga lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 17,75 triliun.
“Kami menghargai capaian ini, tapi tetap ada ruang yang harus diperbaiki, terutama di sektor yang belum optimal. Ini penting sebagai bentuk kontrol konstruktif terhadap pengelolaan keuangan daerah,” tutup Shemmy.
Dengan suara tegas namun proporsional, Fraksi Golkar menegaskan bahwa transparansi dan efektivitas dalam pendapatan daerah harus menjadi prioritas, agar Kaltim mampu mempertahankan kualitas fiskal secara berkelanjutan. (ADV)
