Metaranews.co, Kabupaten Jombang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang berhasil mengidentifikasi efisiensi anggaran sebesar Rp 57 miliar dari pemangkasan 11 pos anggaran.
Nilai tersebut meningkat Rp 1 miliar dari identifikasi sebelumnya.
“Dari hasil identifikasi anggaran seluruh OPD, camat, maupun dua RSUD, tercatat ada Rp 57 miliar,” ujar Sekdakab Jombang, Agus Purnomo, Selasa (18/3/2025).
Agus menjelaskan, akumulasi tersebut diperoleh dari pemangkasan 11 pos anggaran yang tercantum dalam Instruksi Bupati Jombang, dengan rincian sebagai berikut:
Pos-1 yakni pemangkasan anggaran seremonial, kajian, studi banding, publikasi, dan seminar/Focus Group Discussion (FGD).
Pos-2 belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output terukur.
Pos-3 belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.
Pos-4 belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor) sebesar 30 persen.
Pos-5 belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (bahan cetak) sebesar 30 persen.
Pos-6 belanja makanan dan minuman rapat sebesar 30 persen.
Pos-7 honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebesar 50 persen.
Pos-8 belanja lembur sebesar 50 persen.
Pos-9 belanja sewa bangunan gedung untuk tempat pertemuan sebesar 100 persen.
Pos-10 pengadaan pakaian olahraga sebesar 100 persen.
Pos-11 pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan, kendaraan bermotor penumpang, dan kendaraan bermotor roda dua sebesar 100 persen.
“Efisiensi itu akumulasi dari keseluruhan item yang tertuang dalam Inpres 1 maupun SE Mendagri 833,” tutur Agus.
Setelah identifikasi anggaran, Pemkab Jombang akan menyusun Peraturan Bupati (Perbup) tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Hasil penyesuaian tersebut akan dilaporkan ke pemerintah pusat.
Anggaran hasil efisiensi ini nantinya akan digunakan Pemkab Jombang untuk merealisasikan beberapa program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Nanti akan kita gunakan untuk beberapa program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun tentunya menunggu arahan dari pemerintah pusat,” pungkas Agus.
