Metaranews.co, Kota Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Fadly Himawan, menanggapi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terkait program penyediaan seragam sekolah gratis bagi siswa.
Gagasan ini merupakan bagian dari program unggulan “GratisPol”, yang dicanangkan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, bersama Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Dalam pernyataannya pada Jumat (30/5/2025) di Gedung Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV, Fadly menegaskan bahwa secara prinsip dirinya mendukung penuh upaya Pemprov Kaltim dalam meringankan beban masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.
Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan program ini tidak terburu-buru, dan memperhatikan aspek teknis secara rinci.
“Secara prinsip tentu kita mendukung upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan. Termasuk soal seragam gratis ini,” kata Fadly.
Fadly mengingatkan, berbagai sekolah memiliki jenis seragam berbeda – dari seragam nasional, batik, pramuka hingga olahraga. Menurutnya, hal tersebut perlu dijelaskan lebih lanjut agar tidak menimbulkan kebingungan.
“Kalau di sekolah itu kan ada beberapa jenis seragam. Nah ini yang perlu diperjelas, seragam mana saja yang akan digratiskan,” ujarnya.
Berdasarkan informasi awal yang diterima, kemungkinan hanya satu atau dua jenis seragam yang akan dibagikan secara gratis, mempertimbangkan keterbatasan anggaran daerah.
“Kemungkinan hanya satu atau dua item saja yang bisa diberikan secara gratis. Karena kita juga harus realistis dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi harus diprioritaskan yang benar-benar esensial,” tambahnya.
Fadly juga menekankan pentingnya penyiapan mekanisme pendistribusian serta koordinasi lintas sektor, agar tidak terjadi ketimpangan atau keterlambatan di lapangan.
“Jangan sampai nanti justru terjadi ketimpangan atau keterlambatan distribusi,” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah segera menyusun pedoman teknis yang jelas dan menginformasikannya kepada publik secara masif.
“Masyarakat ingin tahu kapan program ini berjalan, bagaimana prosedurnya, dan siapa saja yang berhak menerima. Harus ada sosialisasi secara masif supaya tidak ada kesimpangsiuran informasi di lapangan,” pungkas Fadly.
Program “GratisPol” merupakan bagian dari janji kampanye pasangan Rudy–Seno yang mulai direalisasikan di awal masa jabatan mereka.
Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pemerataan akses pendidikan, dan meringankan beban ekonomi keluarga peserta didik di Kaltim. (ADV)
