Metaranews.co, Kabupaten Kediri – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) serapan gabah di Ruang Joyoboyo, Kantor Pemkab Kediri, Selasa (18/3/2025).
Rakor ini digelar untuk mencari solusi atas keluhan petani terkait kendala penjualan gabah ke Perum Bulog.
Rakor dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dispertabun) Kabupaten Kediri, Sukadi, dan dihadiri oleh perwakilan Perum Bulog Kediri, TNI, serta penyuluh pertanian.
“Pertemuan hari ini, karena di lapangan ada keluhan dari petani. Bahwa sistem yang sudah ada di lapangan terkait panen padi ini kan terkendala tertutup. Akhirnya petani enggan mengirim gabah dan berasnya ke Bulog,” kata Sukadi, Selasa (18/3/2025).
Sukadi menuturkan, dalam rakor tersebut keluhan petani telah dikomunikasikan dengan pimpinan Perum Bulog Kediri.
Beberapa permasalahan yang dihadapi petani antara lain kualitas gabah yang tidak memenuhi standar, biaya transportasi, dan sarana pengiriman.
Pemkab Kediri bersama stakeholder terkait merumuskan solusi untuk mempermudah petani menjual hasil panen padinya ke Bulog.
Salah satu fokus utama adalah memastikan petani mendapatkan harga yang sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram.
“Per tanggal 21 Maret 2025 nanti sistemnya sudah berubah, sehingga kalau ada masalah terkait penundaan panen dan lain-lain itu dari mitra maupun Bulog dan petani, mereka bisa komunikasi,” jelasnya.
Wakil Pimpinan Perum Bulog Kediri, Hestiana, membenarkan bahwa banyak petani yang membawa hasil panen padi dengan kualitas di bawah standar.
Hal tersebut berkonsekuensi pada harga yang lebih rendah atau bahkan penolakan.
“Karena kalau cuaca kan memang sekarang musimnya hujan. Makanya tadi kita samakan persepsi bahwa lebih kita memberi pengertian kepada petani untuk tidak memanen saat hujan,” bebernya.
“Kalau seandainya memang terpaksa harus dipanen, ya kita minta untuk diangin-anginkan atau dikeringkan dulu, sampai besokannya sudah bisa kita terima lagi,” pungkasnya.
