RS Soebandi Jember Kesulitan Obat, Program J-Keren Dituding Jadi Sumber Masalah

Jember
Caption: Direktur RSD dr Soebandi, I Nyoman Semita. Doc: Dyah Kusuma/Metaranews.co

Metaranews.co, Kabupaten Jember – Krisis obat melanda Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi Jember akibat menumpuknya piutang dari program J-Keren (Jaminan Kesehatan Rakyat Jember) era Bupati Hendy Siswanto.

Program yang dulunya digadang-gadang memberi jaminan kesehatan bagi warga justru membuat rumah sakit kehabisan likuiditas,dan terancam tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar pasien.

Bacaan Lainnya

Direktur RSD dr Soebandi, I Nyoman Semita, memaparkan bahwa beban keuangan terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Pada 2022 sekitar Rp35 miliar, 2023 sebesar Rp35 miliar, dan 2024 naik menjadi Rp76 miliar. Meski sebagian sudah dibayar, total piutang yang tersisa mencapai sekitar Rp109 miliar,” ujarnya.

Piutang yang belum tertagih itu membuat rumah sakit kesulitan menjalankan layanan secara normal.

Keterlambatan pembayaran berdampak langsung pada pengadaan obat dan alat medis.

“Jika obat-obatan tidak tersedia, untuk pasien terutama kasus emergensi, kanker, jantung, stroke, ginjal yang membutuhkan segera adanya, dampaknya bisa sangat fatal. Ini menyangkut kecacatan, ancaman nyawa pasien, dan penanganan di bawah standar yang berisiko hukum bagi tenaga medis,” kata Nyoman.

Hingga kini, tunggakan obat di RSD dr. Soebandi mencapai lebih dari Rp48 miliar.

Sejumlah rekanan farmasi memilih menunda pengiriman karena pembayaran dari rumah sakit tak kunjung diselesaikan.

Situasi ini semakin memperburuk kondisi pelayanan, padahal Soebandi merupakan rumah sakit rujukan utama untuk tujuh kabupaten/kota di wilayah tapal kuda sesuai SK Gubernur Jawa Timur 2015.

Meski dalam tekanan berat, manajemen rumah sakit berupaya memperbaiki performa keuangan.

Nyoman menyebut pendapatan meningkat dari Rp16–18 miliar menjadi Rp26 miliar per bulan.

“Kenaikan ini tak lepas dari dukungan Bupati Jember, Muhammad Fawait, melalui program UHC Prioritas yang memastikan masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk berobat kelas 3,” jelasnya.

Selain itu, berbagai kegiatan sosialisasi seperti Bunga Desaku dan Gus’e Menyapa turut membantu peningkatan kunjungan pasien.

Namun, tanpa penyelesaian utang J-Keren, rumah sakit masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pelayanan.

Nyoman berharap pemerintah segera turun tangan menyelesaikan masalah struktural pembiayaan kesehatan di Jember.

“Kami berharap dukungan semua pihak, baik melalui pelunasan piutang, APBD, APBN, hibah, maupun investasi kolaboratif, agar pelayanan kesehatan di Jember semakin bermutu,” pungkasnya.

Pos terkait