Metaranews.co, Kabupaten Jombang – Menjelang akhir tahun anggaran 2025, realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, baru mencapai 71,65 persen.
Rendahnya capaian ini dipicu oleh sejumlah faktor, salah satunya kegagalan pelaksanaan proyek bernilai miliaran rupiah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan, meski serapan masih jauh dari target 95 persen, pemerintah daerah tetap optimistis capaian itu bisa meningkat menjelang tutup tahun.
“Pemerintah daerah terus melakukan percepatan pelaksanaan program, dan kegiatan yang saat ini tengah berjalan,” ujarnya, Rabu (5/11/2025).
Agus menyebut, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mencatatkan serapan anggaran tertinggi.
Di antaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA), serta Kecamatan Jombang dan Kecamatan Peterongan.
“Sektor-sektor ini menunjukkan progres baik dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Kami apresiasi karena mereka mampu memaksimalkan waktu dan tahapan yang ada,” ungkapnya.
Namun demikian, Agus tidak menampik masih ada sejumlah perangkat daerah dengan serapan rendah.
Lima OPD dengan serapan terendah di antaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kecamatan Tembelang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Sosial.
“Serapan paling rendah berada di Dinas Perkim, baru mencapai 42,51 persen,” jelasnya.
Rendahnya capaian di Dinas Perkim disebabkan oleh gagalnya pelaksanaan proyek pembangunan jembatan bailey senilai Rp 3,5 miliar di Desa Kudubanjar, Kecamatan Kudu.
Proyek tersebut tidak bisa dilaksanakan tahun ini meski telah melalui tiga kali proses lelang.
“Tidak ada penyedia yang memenuhi persyaratan, sehingga anggaran belum bisa terserap,” tambahnya.
Sementara itu, rendahnya serapan di beberapa dinas lain lebih disebabkan oleh proses administrasi dan teknis yang masih berjalan.
Contohnya di Dinas Sosial, yang kini masih dalam tahap pembebasan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.
“Masih ada beberapa tahapan yang perlu diselesaikan, terutama kegiatan yang berkaitan dengan pembebasan lahan maupun pekerjaan fisik. Karena ini masih bulan November, kami melihat masih ada peluang untuk mengejar target,” tutur Agus.
Agus menegaskan, Pemkab Jombang terus melakukan evaluasi berkala serta mendorong percepatan realisasi anggaran di seluruh OPD.
Upaya percepatan dilakukan melalui penyederhanaan administrasi, percepatan proses pengadaan barang dan jasa, serta penguatan koordinasi lintas instansi.
“Target tetap 95 persen. Kami optimistis bisa tercapai dengan kerja keras semua perangkat daerah. APBD ini harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar angka,” pungkasnya.
