Metaranews.co, Kota Samarinda – Dalam pusaran besar transformasi Kalimantan Timur (Kaltim) menuju Superhub Nusantara, Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja harus dijadikan fondasi utama dalam setiap arah kebijakan pembangunan daerah.
Pernyataan ini mencuat menyusul percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang membawa tekanan sekaligus peluang bagi masyarakat lokal.
“Kita berbicara soal kualitas sumber daya manusia, tetapi itu tidak akan cukup apabila tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai dan relevan. Maka aspek ketenagakerjaan ini harus mendapat tempat khusus dalam prioritas kebijakan pembangunan,” ujar Syarifatul beberapa waktu lalu di Gedung DPRD Kaltim.
Menurutnya, arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 tidak bisa lagi bersifat sektoral atau sporadis.
Syarifatul menilai perlunya kerangka pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, agar tidak terjadi kesenjangan sosial di tengah pertumbuhan ekonomi.
Ia juga memandang pembangunan IKN sebagai proyek strategis yang berpotensi menjadi pemicu kemajuan ekonomi Kalimantan Timur.
Namun, Syarifatul juga mengingatkan bahwa bila tidak ditopang dengan kebijakan yang inklusif, maka masyarakat lokal hanya akan menjadi penonton di tanah sendiri.
“Transformasi ekonomi yang sedang berlangsung tidak boleh membuat generasi kita menjadi penonton di kampung halamannya sendiri. Maka pendidikan dan pelatihan harus diakses seluas-luasnya. Kaltim harus menyiapkan generasi emasnya dari sekarang,” tuturnya.
Dalam konteks tersebut, ia menyambut baik kebijakan pendidikan gratis mulai tahun anggaran 2025 untuk jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi.
Menurutnya, inisiatif ini tidak hanya bersifat sosial tetapi juga strategis dalam membentuk generasi muda yang siap bersaing di pasar kerja yang kompetitif.
Ia juga memberikan apresiasi atas langkah-langkah pembangunan yang dijalankan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.
Bagi Syarifatul, arah kebijakan yang menitikberatkan pada kesinambungan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sudah berada di jalur yang tepat, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Pembangunan Kalimantan Timur sudah berada di jalur yang benar. Tinggal bagaimana kita memastikan bahwa arah ini terus diperkuat dengan fokus pada pemberdayaan tenaga kerja lokal dan kemitraan yang sehat antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta,” ungkapnya.
Syarifatul berharap kolaborasi lintas sektor – terutama antara lembaga pendidikan, sektor ketenagakerjaan, dan dunia usaha – dapat diperkuat untuk membentuk ekosistem pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Sinergi ini, ujar Syarifatul, adalah kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi dari sisi statistik, tetapi juga inklusif dan merata hingga ke daerah-daerah pelosok.
Dengan berbagai peluang yang hadir melalui pembangunan IKN dan restrukturisasi ekonomi nasional, ia menyebut Kalimantan Timur kini berada di titik krusial sejarahnya.
Karena itu, ia menyerukan agar pembangunan tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan fisik semata, tetapi juga pembangunan manusia yang utuh, berdaya saing, dan mandiri.
“Kita tidak ingin Kaltim menjadi sekadar lokasi pembangunan, tapi juga pelaku utama dari pembangunan itu sendiri,” tegasnya.
Pernyataan Syarifatul menguatkan posisi DPRD sebagai pengawal arah pembangunan yang tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat lokal ikut tumbuh dan berkembang bersama perubahan besar yang tengah berlangsung. (ADV)
