Metaranews.co, Kabupaten Jember – Program J-Keren yang pernah digadang-gadang sebagai layanan kesehatan gratis di masa kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto kini berubah menjadi beban fiskal bagi Pemerintah Kabupaten Jember.
Program tersebut meninggalkan utang Rp214 miliar kepada tiga rumah sakit daerah yang hingga kini belum terselesaikan.
Tiga rumah sakit yang terdampak adalah RSD dr Soebandi, RSD Balung, dan RSD Kalisat.
Dari jumlah tersebut, RSD dr Soebandi menanggung beban terbesar, mencapai lebih dari separuh total kewajiban dengan nilai Rp109 miliar, sementara RSD Balung mencatat utang Rp66,28 miliar dalam tiga tahun terakhir.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Jember, Akhmad Helmi Luqman, mengatakan pemerintah daerah tengah menyusun langkah konkret untuk menata pembayaran utang tersebut agar tidak menimbulkan masalah hukum maupun fiskal di kemudian hari.
“Kami menjalankan fungsi pembinaan dengan memastikan setiap rumah sakit menyusun rencana pembayaran yang realistis dan tertuang dalam RBA (Rencana Bisnis Anggaran),” jelas Helmi.
Menurut Helmi, penyelesaian tunggakan dilakukan sesuai arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Kabupaten Jember.
Dinas Kesehatan juga mendapat instruksi langsung dari Bupati Jember, Muhammad Fawait, agar pelunasan dilakukan secara bertahap tanpa mengganggu pelayanan kesehatan.
“Dinas Kesehatan diminta memastikan tak ada pengulangan kebijakan yang membebani keuangan daerah di masa mendatang,” ujarnya.
Catatan keuangan menunjukkan bahwa tunggakan program J-Keren di RSD dr Soebandi terus meningkat sejak 2022.
Pada tahun itu, piutang mencapai sekitar Rp35 miliar, angka serupa terjadi lagi pada 2023, lalu melonjak ke Rp76 miliar pada 2024.
Di RSD Balung, jumlahnya menembus Rp66,28 miliar dalam periode yang sama.
Kondisi tersebut membuat rasio kas rumah sakit menurun drastis.
Rumah sakit kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pengadaan alat kesehatan, bahan habis pakai, dan obat-obatan.
Banyak rekanan farmasi menghentikan pasokan karena pembayaran tak kunjung dilakukan, bahkan sebagian memutus kontrak kerja sama.
