Metaranews.co, Kabupaten Kediri – Sejumlah warga Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, melakukan aksi penolakan terhadap penutupan Jalan Teratai.
Jalan Teratai merupakan akses vital yang menghubungkan desa mereka dengan Kota Kediri. Namun jalan ini ditutup imbas adanya proyek Tol Kediri-Tulungagung yang dikerjakan oleh PT. Hastari.
Bagi warga, Jalan Teratai adalah denyut nadi perekonomian dan konektivitas sosial sehari-hari.
Penutupan jalan akses ini secara signifikan mengganggu aktivitas warga. Kekecewaan warga diungkapkan melalui orasi yang ditujukan kepada pihak PT. Hastari.
Koordinator aksi lapangan, Suparmin menjelaskan, tuntutan utama warga adalah pembukaan kembali Jalan Teratai agar masyarakat tidak lagi merasa dirugikan.
“Atau paling tidak ya diganti dengan akses pengganti yang layak, seperti flyover sebagai akses tembus jalan,” pintanya, Senin (16/6/2025).
Suparmin juga mengaku sudah beberapa kali diundang mediasi di Balai Desa, namun sayangnya belum ada hasil konkret.
“Pada tanggal Selasa (3/6/2025) kemarin kami sepakat agar jalan dibuka kembali, tapi sampai sekarang tak ada tindak lanjut,” terang Suparmin.
Selain masalah penutupan jalan, warga juga mengeluhkan jam operasional proyek yang melebihi batas wajar. Suparmin mengecam pengerjaan yang seringkali berlangsung hingga larut malam.
“Kami meminta batas waktu operasional diminim (diminimalisir), maksimal jam 10 malam. Masak operasional pengerjaan sampai pukul 00.00 WIB, malah bisa sampai jam 01.00 WIB,” tutur Suparmin.
Ada tiga poin utama yang menjadi tuntutan warga dalam aksi ini. Pertama Jalan Teratai tidak boleh ditutup, kedua pengoperasian proyek tidak melebihi pukul 22.00 WIB, dan kondisi kebersihan jalan harus kembali seperti semula sebelum proyek dimulai.
Menanggapi hal tersebut, Humas PT. Hastari, Bima menjelaskan, bahwa penutupan Jalan Teratai dilakukan sesuai desain teknis dari konsultan perencanaan, bukan keputusan sepihak perusahaan.
Bima juga menambahkan bahwa berbagai pihak di instansi pemerintahan seperti Dinas PU, Dishub, dan Kelurahan, telah memberikan surat perizinan operasional.
Oleh karenanya, Bima sempat mengaku kebingungan dengan adanya penolakan keras dari warga setelah proyek berjalan.
“Saya tidak mau ambil keputusan. Namun yang jelas untuk mencegah konflik kami hentikan sementara proyek, dan memberi akses lewat kepada warga,” tutup Bima.
