Metaranews.co, Kota Samarinda – Harapan akan pemerataan pelayanan kesehatan tampaknya belum sepenuhnya terealisasi di Kalimantan Timur (Kaltim).
Hartono Basuki, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menyoroti seriusnya ketimpangan fasilitas kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser, yang membuat pelayanan dasar kerap tidak maksimal.
Dalam pernyataannya pada Senin (30/6/2025), Hartono menjelaskan bahwa kedua daerah ini masih kekurangan sarana kesehatan yang memadai, khususnya rumah sakit dengan peralatan lengkap.
Hal ini mengakibatkan pasien, termasuk dalam kondisi darurat, harus dirujuk ke Balikpapan, kota terdekat yang memiliki rumah sakit rujukan regional.
“PPU dan Paser banyak fasilitas yang belum memadai, terutama fasilitas kesehatan. Kita terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan RSUD, baik di PPU maupun Paser, karena peralatan yang tersedia belum lengkap,” ungkapnya.
Hartono menekankan bahwa jarak tempuh menjadi salah satu beban utama bagi pasien dari wilayah-wilayah terpencil.
Menurutnya, bila fasilitas medis di dua kabupaten tersebut ditingkatkan, maka kebutuhan untuk merujuk pasien ke Balikpapan bisa ditekan secara signifikan.
“Ini tentang upaya kita memperpendek jarak tempuh pasien. Kalau fasilitas di PPU dan Paser sudah memadai, pasien tidak perlu lagi rujukan ke Balikpapan,” tegasnya.
Namun, Hartono mengakui bahwa kondisi di PPU relatif lebih baik berkat keberadaan tiga rumah sakit yang berada di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni RS Hermina, RS Mayapada, dan RS milik Kementerian Kesehatan.
Ketiganya beroperasi di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), dan menyediakan layanan medis bagi masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN).
“Untuk PPU sudah cukup baik karena ada RS Mayapada dan Hermina di IKN. Tapi untuk masyarakat Paser, mereka masih harus dirujuk ke Balikpapan karena belum ada rumah sakit dengan fasilitas lengkap,” ujarnya.
DPRD Kaltim menilai bahwa belum idealnya fasilitas serta minimnya tenaga medis di RSUD wilayah PPU dan Paser menjadi hambatan besar bagi pemerataan layanan kesehatan.
Hal ini dinilai bisa mengganggu upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, apalagi di daerah-daerah strategis yang berada di lingkar pengaruh IKN.
Lebih lanjut, Hartono menegaskan bahwa penguatan sistem layanan kesehatan di sekitar kawasan IKN merupakan keharusan.
Mengingat arus perpindahan penduduk serta meningkatnya aktivitas pemerintahan, kebutuhan akan rumah sakit yang mumpuni di wilayah penyangga seperti PPU dan Paser akan terus meningkat.
Dengan desakan dari DPRD Kaltim, harapannya pembangunan fasilitas kesehatan bisa dipercepat dan memberi dampak langsung bagi masyaraka. (ADV)
