Metaranews.co, Kediri – Penutupan sementara operasional penerbangan komersial di Bandar Udara (Bandara) Dhoho Kediri hingga akhir Juli 2025 menuai tanggapan serius.
Ketua Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri, Lutfi Mahmudiono, menyayangkan kondisi ini dan menyoroti keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan keberlangsungan bandara tersebut.
Menurut Lutfi, penghentian sementara ini menjadi indikasi lemahnya perencanaan strategis untuk menjaga agar bandara yang dibangun oleh PT Gudang Garam Tbk itu dapat terus beroperasi secara berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa keberlangsungan operasional bandara merupakan tantangan besar yang menuntut adanya sebuah desain induk (grand design) yang komprehensif dari para pemangku kebijakan.
“Ini adalah tantangan. Sebagai pemangku kebijakan, seharusnya ada desain induk agar bandara bisa terus beroperasi dan berkembang. Untuk itu, keterlibatan aktif pemerintah daerah maupun provinsi menjadi sangat penting,” ujar Lutfi saat dihubungi Metaranews, Kamis (19/6/2025).
Lebih jauh, Lutfi merinci bahwa desain induk yang ia maksud tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik semata. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menunjukkan upaya maksimal dari sisi pembangunan infrastruktur pendukung, meskipun beberapa penambahan masih diperlukan.
Namun, ia menggarisbawahi kelemahan signifikan pada aspek non-fisik yang krusial.
“Dari sisi pemasaran dan upaya untuk mendatangkan penumpang, langkah-langkah yang ada masih sangat kurang,” tegasnya.
Lutfi menyoroti dua area utama yang mendesak untuk dibenahi.
Ia berpendapat bahwa pemerintah belum maksimal dalam mengembangkan dan memoles destinasi wisata di sekitar Kediri agar memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Kawasan wisata strategis seperti Gunung Kelud dan beberapa lokasi potensial lainnya disebut belum digarap secara serius untuk menjadi magnet penumpang.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah penyangga di sekitar Kediri turut proaktif membangun destinasi dan infrastruktur untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang terintegrasi.
Lutfi menilai Pemerintah Kabupaten Kediri dan Provinsi Jawa Timur perlu segera mengambil langkah-langkah konkret dan agresif dalam memasarkan Bandara Dhoho.
“Upaya pemasaran pariwisata yang terstruktur, peran sebagai penjembatan antara pihak bandara dengan pemangku kebijakan di tingkat pusat, serta sinergi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, semua itu belum dilakukan secara maksimal,” tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa pihak maskapai harus dapat menurunkan tarif tiket pesawat yang berangkat dari Bandara Dhoho.
“Seperti yang kita tahu penerbangan komersial dari Kediri ke Jakarta dan sebaliknya lebih mahal ketimbang dari Surabaya, ini perlu di koreksi juga,” tuturnya.
Lebih lanjut, keberadaan bandara ini, menurutnya, akan mendatangkan efek ganda (multiplier effect) yang sangat positif, tidak hanya bagi masyarakat Kabupaten Kediri, tetapi juga bagi 13 daerah lain di sekitarnya.
“Pemerintah harus turun tangan secara serius agar bandara ini bisa terus beroperasi. Sebagai satu-satunya bandara PSN yang dibangun swasta murni, kelangsungannya harus diperjuangkan bersama,” pungkas Lutfi.
