Metaranews.co, Jakarta — IndoStrategi, lembaga riset independen, merilis hasil evaluasi terhadap kinerja satu tahun Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hasilnya menunjukkan kinerja pemerintahan masih berada pada kategori sedang dengan skor nasional 3,07.
Dalam laporan yang dirilis Jumat (17/10/2025), sektor pemberantasan korupsi tercatat memiliki capaian tertinggi dengan skor 3,50.
Sementara itu, bidang stabilitas harga, penegakan hukum dan HAM, serta penciptaan lapangan kerja masih berada di kisaran 3,00 ke bawah.
Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, menjelaskan bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran masih berada dalam fase konsolidasi dan penyesuaian struktur kelembagaan.
“Publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo–Gibran untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras,” ujarnya.
Riset yang dilakukan sejak awal September hingga 13 Oktober 2025 ini melibatkan 424 responden dari 34 provinsi dengan latar belakang akademisi, guru, pengusaha, dan pegawai pemerintah.
IndoStrategi juga merinci sepuluh kementerian dengan kinerja terbaik, di antaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (3,35), Kementerian Luar Negeri (3,32), dan Kementerian Agama (3,26).
Sementara itu, Kementerian ESDM (2,74) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (2,81) menjadi dua institusi yang dinilai masih memerlukan peningkatan kinerja.
Program-program unggulan seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (3,42) dan Sekolah Rakyat (3,13) mendapat tanggapan positif, sedangkan Program Makan Bergizi Gratis (2,68) dinilai perlu perbaikan tata kelola agar lebih melibatkan sekolah dan masyarakat.
Managing Director IndoStrategi, Visna Vulovik, mengulas pentingnya peningkatan keterbukaan di tubuh pemerintahan.
“Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik bisa ikut berpartisipasi dan secara aktif memberikan masukan,” katanya.
Dalam laporan tersebut, IndoStrategi menilai kementerian non-politis bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat kepentingan politik.
Lembaga ini merekomendasikan delapan langkah strategis, termasuk penguatan koordinasi lintas kementerian, reformasi birokrasi yang konsisten, serta peningkatan komunikasi publik dan transparansi anggaran.
IndoStrategi menegaskan bahwa tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran harus menjadi momentum untuk mempercepat reformasi struktural dan memperkuat arah kebijakan nasional, agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
